REPUBLIKA.CO.ID, PP Muhammadiyah sudah menggariskan bahwa penentuan awal Ramadhan dan Syawal merupakan masalah keagamaan murni. Karena itu menurut Ketua PP Muhammadiyah, Yunahar Ilyas, hal tersebut harus ditetapkan atas pertimbangan agama murni.
"Kalau alasannya ukuwah dan sebagainya itu politik keagamaan. Sehingga kita serahkan pada metode yang kita anut. Kalau Majelis sudah tetapkan maka kita patuh, ini keagaman murni," tegasnya di kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Kamis (13/6).
Dengan penetapan tersebut maka PP Muhammadiyah memutuskan tidak akan hadir dalam sidang Isbat penentuan awal Ramadhan yang akan digelar Kementrian agama.
Sebab kata Yunahar, ukuwah itu bukan identik harus sama karena hal tersebut tidak mungkin. "Ukuwah itu tetap masing-masing dan tetap menghormati," ujarnya.
Meski begitu kata dia, pihaknya tetap terus melakukan pendekatan untuk metode hisab dan rukyah. Meskipun dalam beberapa kali pertemuan tetap saja tidak menemukan titik temu.
"Perbedaan ini tidak akan merusak sitaruhmi asal saling menghormati," tandasnya.
Menurut PP Muhammadiyah kata dia, awal Ramadhan harus tetap 1 Ramadhan dan Idul Fitri tetap 1 Syawal. "Itu ibadah tetap tidak bisa dirubah. Ini tidak boleh ditawar menawar dengan alasan ukuwah Islamiyah. Namun penentuan awal bulan bisa dilakukan dengan metode berubah melalui kemajuan teknologi," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
