REPUBLIKA.CO.ID, Dalam buku Api Sejarah ini disebutkan bahwa sejak tinggal kembali di Cianjur, Abdullah banyak mengaktivitaskan diri pada kegiatan-kegiatan pengajaran keagamaan yang berlangsung di Cianjur dan Bogor.
Pada 1934, ia mulai terlibat dalam mengorganisasi lembaga pendidikan ketika ia diangkat menjadi pengurus (ketua dewan guru/direktur) Madrasah Penolong Sekolah Agama (PSA), yang didirikan oleh RH Manshur.
Di luar itu, dia secara tidak langsung juga aktif dalam Sarekat Islam. Dalam organisasi pergerakan ini, ia ditunjuk sebagai korektor percetakan Ihtiar.
Masuknya Jepang ke Indonesia pada 1942, secara perlahan tapi pasti mendorong Abdullah bin Nuh untuk tidak sekadar berkiprah di bidang keagamaan. Ia pun terlibat dalam medan perjuangan, dengan menjadi anggota Pembela Tanah Air (PETA).
Karena pemerintah kolonial Jepang saat itu mengharapkan dukungan dari umat Islam, maka untuk posisi komandan batalyon (Daidancho) ditempati oleh mereka yang berasal dari kalangan ulama atau kiai.
Dengan peran yang dimilikinya di tengah masyarakat Muslim Cianjur, Bogor, dan Sukabumi, maka oleh pemerintah Jepang, Abdullah bin Nuh kemudian ditunjuk sebagai Daidancho yang membawahkan ketiga wilayah tersebut.
Aktivitas Abdullah di dalam PETA dalam perkembangan selanjutnya membawanya banyak terlibat dalam kegiatan di tingkat nasional, terutama setelah Indonesia meraih kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.
Selepas kemerdekaan, Abdullah bin Nuh diangkat menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), sebuah badan pemerintah yang didirikan pada 23 Agustus 1945, bersamaan dengan pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Di luar itu, Abdullah juga diangkat menjadi pimpinan BKR untuk wilayah Cianjur.
Kiprah KH Abdullah di tingkat nasional menjadikannya sebagai tokoh yang sangat diperhitungkan. Tidak hanya oleh kawan-kawan seperjuangannya, tetapi juga oleh Belanda yang kembali masuk Indonesia, dengan membonceng NICA. Ia pun menjadi salah seorang tokoh yang hendak diciduk oleh Belanda.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
