REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Hatta Rajasa

Ibadah puasa memiliki sejumlah nilai penting yang selaras dengan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Setidaknya ada lima hal yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik itu dalam puasa.

Pertama, menjunjung tinggi peraturan. Melalui puasa, Islam memberikan kepastian hukum kepada para pemeluknya dengan mengedepankan rasa keadilan. Sebagai contoh, bagi mereka yang telah dewasa dan sehat, wajib menjalankan ibadah puasa tanpa terkecuali. Bagi yang sakit dapat mengganti puasa pada waktu lain atau membayar fidiah untuk fakir miskin.

Sedangkan, bagi mereka yang sehat tetapi sengaja meninggalkan puasa maka dianggap telah keluar dari agama Allah SWT. Penghargaan terhadap peraturan atau hukum merupakan fondasi utama bagai terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Kedua, menjunjung tinggi partisipasi. Puasa Ramadhan mendorong kita untuk berpartisipasi aktif terlibat dalam sebuah kegiatan bersama-sama dengan orang lain. Hal itu tercermin dari kegiatan berbuka puasa bersama dan tarawih berjamaah. Dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik, mutlak dibutuhkan partisipasi masyarakat agar proses pembangunan bangsa tidak didominasi oleh satu orang atau satu kelompok saja.

Ketiga, menjunjung tinggi keterbukaan. Melalui puasa, Islam melarang orang untuk berlaku dan berkata tidak jujur. Puasa mengajarkan kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Begitu juga dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, para pemangku jabatan dituntut bersikap terbuka dan jujur dalam melaporkan hasil capaian program kerja.

Keempat, menjunjung tinggi persamaan. Puasa memberikan ruang yang sama kepada siapa pun untuk memperoleh manfaat, khususnya dalam hal pahala dan kebaikan-kebaikan lainnya, tanpa ada perbedaan.

Dalam konteks bernegara, seluruh warga negara memiliki peran dan berdiri sama di depan hukum. Karena itu, puasa sejatinya mendorong kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang bekerja bersama tanpa membeda-bedakan status, posisi, dan jabatan sebagai modal membangun tata kelola pemerintahan baik.

Kelima, menjunjung tinggi akuntabilitas. Berbeda dengan ibadah lainnya, puasa adalah persoalan pribadi dan rahasia karena hanya Tuhan dan dirinya yang mengetahui secara pasti. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, hal itu mengajarkan kepada kita rasa tanggung jawab untuk mengemban amanah secara sungguh-sungguh, baik dilihat maupun tidak dilihat orang lain.

Itulah lima nilai penting ibadah puasa yang selaras dengan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan kata lain, apabila puasa di tahun ini belum mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik maka sesungguhnya ibadah puasa kita masih sekadar ritual.

Karena itu, mari kita jadikan Bulan Suci Ramadhan ini sebagai momen tepat bagi kita kaum Muslim untuk mengendalikan diri dari berbagai hal yang tidak sejalan dengan tuntunan agama yang diwujudkan dengan kesungguhan kita menciptakan tata kelola pemerintahan baik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika