REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai belum ada perbaikan tata keuangan penyelenggaraan haji musim ini dari tahun sebelumnya. Peneliti ICW, Ade Irawan, menduga masih ada potensi korupsi penyelenggaraan haji karena tidak adanya transparansi.

"Pembahasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) masih seperti tahun sebelumnya. Pembahasan dengan mekanisme tertutup,"ujar Ade saat dihubungi Republika, Ahad (6/11).

BPIH atau ongkos haji merupakan titik paling rawan dalam penyelenggaraan ibadah haji karena tidak hanya menetapkan komponen-komponen yang akan ditanggung oleh jamaah. Akan tetapi, juga menyentuh proses-proses penting dalam penyelenggaraan haji seperti pengadaan, kontrak pemondokan, katering, dan transportasi.

Menurut Ade, masalah terjadi karena saat ini proses penentuan BPIH hanya menjadi monopoli Kemenag dan DPR. Karena itu,potensi penyelewengan dalam penetapan BPIH sangat terbuka. Sehingga ICW menemukan penggunaan dana jamaah untuk kepentingan Panja DPR dan Kemenag dalam penyusunan BPIH.

Ikuti Whatsapp Channel Republika