REPUBLIKA.CO.ID,JEDDAH--Sekjen Kementerian Agama Bahrul Hayat mengatAkan, pelaksaaan haji tahun ini sejak persiapan sampai keberangkatan lebih baik dari tahun lalu. Untuk penerbangan juga tidak ada masalah, seperti yang dari Embarkasi Solo, ternyata berjalan lancar.
"Tahun lalu yang berangkat dari Embarkasi Solo ada 15 kloter yang harus dialihkan ke Embarkasi Surabaya karena ada ganggaun asap gunung Merapi di Yogyakrta yang meletus. Alhamdulillah, tahun ini total jAmaah dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah dapat diberangkatkan dari Solo," jelas Bahrul Hayat di Jeddah, kemarin.
Ia juga menambahkan, untuk pelayanan haji tahun ini juga mengalami perbaikan, terutama dalam pemomndokan, katering dan transportasi. Meski mengatakan demikian, Bahrul mengaku bahwa perbaikan ini belum seratus persen sempurna.
Pada kesempatan ini ia menilai bahwa titik krusial itu berada di Arafah, Muzdalifah dan Mina. "Namun, untuk hal ini mudah-mudahan dapat kita lewati dengan baik. Itu harapan kita," kata Bahrul seraya mengingatkan jamaah harus tetap menjaga staminanya, mengingat puncak haji di Armina ini sangat berat.
Menyinggung soal jamaah nonkuota, Bahrul menjelaskan, pihaknya sudah membicarakannya dengan pihak Arab Saudi. Karena itu pula, setelah haji akan dilakukan kembali pembicaraan khusus, terutama yang menyangkut kuota.
Langkah itu dilakukan karena yang berangkat haji itu adalah sesuai kuota yang diterima Kemenag dan undangan kerajaan Arab Saudi. Karena itu, tutur Bahrul, Kemenag berharap diberitahu mengenai sistem pemberian visa terhadap jemaah nonkuota. "Kami berharap demikian supaya dapat memproteksi biro perjalanan sebelum mendapatkan visa tersebut," tandasnya.
Sementara Irjen Kementerian Agama (Kemenag) Dr H Mundzier Suparta sebelumnya menegaskan, penanganan terhadap jemaah haji nonkuota perlu perpaduan sistem antara Indonesia dan Arab Saudi. Pasalnya, kalau hal itu tidak dilakukan, maka keberadaan jemaah nonkuota akan terus ada dan memberi pengaruh terhadap jemaah reguler pada saat berada di pemondokan saat puncak haji.
"Dalam hal ini Kemenag juga tidak bisa disalahkan. Ini karena menyangkut pengeluaran visa yang bukan merupakan kewenangan Kemenag," kata Suparta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
