REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kebijakan pemerintah untuk menyelenggarakan katering dengan sistem prasmanan di Arafah dan Mina mendapat kritik dari anggota DPR. Wakil Ketua Komisi VIII, Ahmad Zainuddin, menjelaskan pemberian prasmanan di Armina akan membuat jamaah merasa tidak nyaman karena sedang khusyuk beribadah.

Menurut Zainuddin, prasmanan mengharuskan jamaah untuk mengantri saat hendak mengambil makanan. "Kalau di Armina masyarakat merasa kurang nyaman karena sedang khusyuk menjalankan ibadah. Mereka harus ngantri dua jam," ujar Zainuddin saat dihubungi republika melalui sambungan telepon, Senin (10/3).

Zainuddin pun menyebutkan beberapa catatan Komisi VIII untuk penyelenggaran haji tahun lalu. Menurutnya, prasmanan di Armina menjadi tidak efektif karena makanan tidak terdistribusi dengan baik. Selain itu, ujarnya, antrean saat prasmanan menjadi kendala bagi para jamaah berusia lanjut. Belum lagi untuk standar yang berbeda bagi petugas prasmanan.

Sebenarnya, ungkap Zainuddin, catatan tersebut sudah diberikan kepada pemerintah saat rapat dengan panitia kerja di DPR. Ketika itu, ungkapnya, panitia kerja memutuskan agar pemerintah menyelenggarakan katering dengan sistem boks saat jamaah haji berada di Arafah dan Mina. "Saya kira pemerintah harus memperhatikan ini,"ujarnya.

Terkait dengan pengawasan terhadap penyelenggaraan katering, Zainuddin mengungkapkan agar pemerintah berlaku tegas dengan perusahaan yang tidak memperhatikan keamanan dan kesehatan makanan. "Perusahaan katering yang tidak memperhatikan keamanan dan kesehatan tidak diajak lagi,"ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika