REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2026 dengan menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh ibadah haji yang berkelanjutan.
"Kami menyadari bahwa penyelenggaraan haji berskala besar tidak luput dari tantangan. Oleh karena itu evaluasi menyeluruh menjadi pijakan penting untuk memastikan peningkatan kualitas ibadah haji di masa mendatang," ujar Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK Warsito dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (25/7/2025).
Ia mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja keras menyukseskan penyelenggaraan haji tahun 2025, khususnya Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), guna memperbaiki berbagai aspek teknis dan kebijakan.
Warsito menegaskan pentingnya fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan, melalui forum lintas kementerian dan lembaga, pengawasan di lapangan, hingga penguatan rekomendasi kebijakan untuk menjamin pelayanan haji yang semakin tertib dan bermartabat.
Deputi Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Dalam Negeri BP Haji Puji Raharjo menuturkan persiapan haji 1447 Hijriah/2026 telah dimulai sejak awal Juni 2025. Salah satu prioritasnya yakni percepatan pemesanan tenda di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), yang ditargetkan selesai pada akhir Juli 2025.
"Sejumlah hal krusial seperti akomodasi, transportasi udara, dan pelunasan biaya haji sudah mulai disiapkan sejak Agustus hingga September. Alternatif bandara untuk pemberangkatan dan pemulangan juga tengah dipertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi pergerakan jamaah," ucap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika