REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Dakwah dan pembinaan terhadap mualaf terutama Muslim etnis Tionghoa belum digarap secara dengan baik. Terbukti, sampai saat ini belum ada lembaga pusat pemberdayaan mualaf yang fokus memberdayakan para muallaf secara khusus. Akibatnya, langkah pembinaan terhadap para muallaf tersebut masih kurang maksimal.
Padahal, menurut Ketua Persatuan Islam Tionghoa indonesia (PITI) DKI Jakarta,Syarif Tanudjaja, para mualaf memerlukan pembinaan dan pemberdayaan meliputi bimbingan keimanan, penambahan ilmu, dan pemantapan ekonomi."Banyak muallaf yang dikucilkan oleh keluarga dan bingung harus ke mana," kata dia kepada Republika di Jakarta, Senin (1/10)
Oleh karena itu, ungkap Syarif, perlu lembaga khusus yang mempunyai markas. Nantinya, selain dipergunakan sebagai pusat dakwah tempat itu berfungsi pula sebagai wadah konsolidasi dan forum pengikat tali silaturahim antarsesama. Bahkan, diharapkan pula menjadi pusat pemberdayaan ekonomi muallaf Tionghoa.
Meskipun diakui sudah ada lembaga-lembaga akan tetapi peran dan konstribusinya belum maksimal dirasakan. Dengan demikian, rasa kepedulian dan perhatian terhadap para mualaf bisa ditingkatkan dengan keberadaan lembaga pusat itu. Sebab, kepedulian inilah yang dirasa kurang dari umat Islam bahkan tak hanya pada Mualaf Tiongha tetapi juga kepada para Mualaf secara umum. Bentuk kepedulian tidak sebatas materi tetapi juga pendampingan dan memberikan arahan yang memperkuat keIslaman mereka.
Lebih lanjut, Syarif mengatakan tantangan dakwah di kalangan etnis Tiongha adalah mengubah persepsi yang salah dan citra negatif tentang c muallaf dan muslim Tionghoa. Secara umum, Muslim Tionghoa dipandang sebelah mata oleh kalangan mereka sendiri karena dianggap masuk Islam mengakibatkan ekonomi mereka lemah. Apalagi, anggapan miring itu semakin diperparah dengan tindak terorisme yang dituduhkan ke Islam.
Karenanya, disinilah urgensi membina dan memberdayakan Mualaf. Mereka harus mampu membuktikan persepsi miring itu salah. Caranya, antara lain meningkatkan kemandirian dengan kemampuan berwirausaha sehingga kondisi ekonomi para muallaf membaik. Biasanya, pesoalan ekonomi sering dihadapi oleh para muallaf kelas menengah ke bawah.
Ke depan, ujar Syarif, perlu kerjasama dan kepedulian berbagai pihak untuk memberikan dukungan bagi para muallaf. Baik berupa sokongan moril ataupun materi. Umat Islam berkewajiban membantu mengarahkan dan merangkul para muallaf. Termasuk dukungan materi kepada lembaga-lembaga pembinaan muallaf dari berbagai lembaga zakat.
Nantinya, dana itu digunakan untuk membina dan memberdayakan ekonomi para muallaf. Apalagi, para muallaf mempunyai persentase hak dari dana zakat."Muallaf Tionghoae berpotensi pula kembangkan perekonomian,"kata dia
Wakil Ketua Yayasan Haji Karim Oei, Ali Karim Oei, menuturkan dukungan moril adalah hal mendesak yang mesti diberikan kepada muallaf secara keseluruhan. Seringkali para mualaf dihadapkan berbagai persoalan pascaIslamnya mereka mulai dari dikucilkan keluarga hingga persoalan ekonomi.
Salah satu masalah juga timbul dari umat Islam sendiri yang memperlakukan mereka mengamalkan ajaran agama seakan telah mengenal Islam sejak lahir. Cara beragama mereka dituntut mesti sempurna. Padahal, tingkat keIslaman mereka baru memasuki tahap belajar.
Oleh karena itu, jelas Karim, perlu upaya kerjasama dari berbagai pihak untuk merangkul dan memberikan pembinaan kepada para muallaf. Hendaknya masjid-masjid, lembaga dan ormas Islam memberikan referensi dan tuntunan memperoleh wawasan keIslaman yang memadai.
Bentuknya bisa berupa pelatihan, pengajian, dan workshop. Sehingga, proses pembinaan mualaf akan lebih terarah dan efektif. Selain itu, dibutuhkan langkah pemberdayaan ekonomi para mualaf apalagi Muslim Tionghoa mempunyai potensi wisausaha yang tinggi. Jika potensi ini dikembangkan secara baik maka sikap kemandirian akan terbentuk dengan sendirinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika