REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA--Presiden Turki, Abdullah Gul, mengatakan Indonesia dan Turki mempunyai tanggung jawab mempromosikan dan menyosialisasikan demokrasi dan Islam. Sebab, Indonesia dan Turki merupakan negara demokratis dan berpenduduk mayoritas Muslim.
"Sebagai negara yang mempunyai background Islam dan mengimplementasikan demokrasi, kita punya kewajiban moral dan politik untuk mengajak negara-negara Muslim lainnya," kata Abdullah Gul dalam pertemuan dengan delegasi DPR-RI di Istana Kepresidenan Cankaya, Ankara, Kamis (27/5). Delegasi DPR-RI dipimpin Ketua DPR, Marzuki Alie, Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen (BKSAP), Hidayat Nur Wahid; Sidharto Danusubroto (wakil ketua BKSAP); M Najib, wakil ketua BKSAP; Azam Azman Natawijaya, anggota; dan Adi Sukemi, anggota.
Promosi dan sosialisasi demokrasi itu, kata Abdullah Gul, juga diperlukan untuk mengikis islamophobia. Baik Abdullah Gul dan pimpinan DPR sama-sama optimistik bisa menjalankan agenda tersebut.
Hidayat Nur Wahid mengatakan kunjungan anggota DPR ke Turki memang direncanakan untuk penguatan demokrasi. Selain penguatan dalam bentuk kerja sama bilateral, Hidayat mengatakan, kunjungan ini dimaksudkan agar demokrasi berkembang di negara-negara Islam, terutama anggota OKI. Hal ini diyakini bisa mengikis ada salah paham tentang demokrasi dan Islam.