REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anggota Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) DPR Iskan Qolba Lubis menyatakan kuota bagi jamaah haji khusus tahun ini bisa bertambah dari alokasi pemerintah semula. Namun, penambahan tersebut harus tetap proporsional karena perlu mempertimbangan peningkatan jumlah kuota haji reguler. Pernyataan tersebut terlontar menanggapi tuntutan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI).

‘’Bisa saja tambah kuota tapi harus tetap proporsional dengan haji reguler,’’ katanya kepada Republika/ di sela skorsing rapat dengan Panja Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji di gedung DPR, Selasa, (11/5).

Menurut Anggota Komisi VIII DPR ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berencana melakukan kunjungan ke Kerajaan Aarab Saudi dalam waktu dekat untuk melakukan lobi penambahan kuota jamaah haji menjadi 235 eribu jiwa. Bila disetujui, penambahan kuota jamaah haji khusus bisa direalisasikan. ‘’Setahu saya, rencananya Kementerian Agama mau melobi Arab Saudi melalui presiden saat berkunjung kesana untuk menambah kuota haji,’’ katanya.

Namun, penambahan kuota jamaah haji khusus sebaiknya dilakukan secara proporsional. Hal itu bertujuan untuk memberikan peluang sama bagi lebih banyak masyarakat untuk mengakses layanan haji reguler dan khusus. ‘’Karena itu, penambahan kuota haji khusus sebaiknya hanya satu hingga dua ribu saja. Kan, di berbagai negara, kuota haji khusus paling hanya 10 persen dari total jamaah haji,’’ kata Iskan.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini juga menilai jumlah perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) di Indonesia terlalu banyak. Hal itu sehingga berpengaruh pada meningkatnya persaingan dan menyebabkan terbatasnya jumlah jamaah haji diberangkatkan masing-masing perusahaan. ‘’Karena itu, mungkin ada pengurangan tapi lebih baik terjadi secara alami,’’ katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika