REPUBLIKA.CO.ID, DOHA -- Organisasi Kerjasama Islam (OKI) terkejut dengan kondisi umat Islam di Angola. "Kami tidak menerima hal itu. Kami akan kirim tim pencari fakta guna mendapatkan laporan yang diterima secara internasional," kata Ekmeleddin Ihsanoglu, Sekjen OKI, seperti dilansir Aljazirah, Jumat (29/11).

Menurut Ekmeleddin, penolakan pejabat Angola memberikan laporan yang jelas soal kondisi itu membuat OKI tidak ada pilihan lain. OKI akan meminta PBB, Uni Afrika, Masyarakat Pembangunan Afrika Selatan dan Komunitas Negara-negara Berbahasa Portugis (CPLP) untuk meminta ketegasan sikap Angola.

Sejak awal pekan kemarin, media Afrika dan Angola memberitakan kebijakan pemerintah Angola yang diskriminatif terhadap umat Islam. Yang memprihatinkan lagi, kebijakan itu mulai memakan korban yakni hancurnya masjid-masjid yang diklaim ilegal.

Sebelumnya, Ikatan Ulama Internasional (IUMS) dan Ulama Al-Azhar telah menyerukan kepada pemerintah Angola menghentikan kebijakan itu. Presiden Dewan Muslim Angola, David Ja juga sudah mengkorfimasikan adanya penutupan 60 masjid, dan delapan masjid telah dibongkar. Laporan itu dimuat afp beberapa hari lalu.

"Perempuan berkerudung juga dilarang. Lembaga Islam diawasi," kata dia.

OKI juga menyoroti masalah Muslim Rohingya yang hingga kini masih mendapat perlakuan tak adil. "Kami belum pernah lihat adanya kebencian seperti ini," kata Ekmeleddin. Ia mengungkap situasi itu bahkan mendorong pejabat Myanmar untuk tidak membahas masalah Rohingya lantaran khawatir mendapatkan tekanan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika