JEDDAH -- Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfig Al-Rabiah, menggelar pertemuan berkala terkait persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriyah atau 2027 Masehi dengan para kepala Kantor Urusan Haji (KUH), Selasa (10/11/2026).

Dalam pertemuan yang diikuti perwakilan dari 76 negara tersebut, Al-Rabiah memaparkan lima agenda prioritas pada musim haji mendatang, dengan penekanan utama pada kedisiplinan jadwal dan percepatan persiapan operasional.

Pemerintah Arab Saudi mendesak kantor urusan haji masing-masing negara untuk mempercepat penyelesaian kontrak layanan serta penerbitan visa sebelum tenggat waktu resmi pada 1 Syawal mendatang, yang diperkirakan jatuh pada 9 Maret 2027.

Negara-negara mitra juga diminta segera menjalin kesepakatan kerja sama awal dengan pihak maskapai serta mendaftarkan seluruh kontrak kerja sama melalui sistem elektronik resmi. Selain itu, Al-Rabiah menegaskan bahwa kesehatan dan keselamatan jamaah merupakan prioritas mutlak yang tidak dapat ditawar.

Pihaknya juga mewajibkan pemeriksaan medis secara ketat dan menyeluruh bagi calon jamaah sebelum meninggalkan negara asal, pemenuhan seluruh kewajiban vaksinasi yang dipersyaratkan, serta kepatuhan penuh terhadap standar kesehatan yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, dia menyoroti pentingnya memastikan keakuratan dan kelengkapan basis data jamaah. Keandalan data dinilai sebagai kunci utama dalam kelancaran perencanaan operasional, mulai dari akomodasi, katering, armada transportasi, hingga pengaturan pergerakan jamaah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika