SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta seleksi Petugas Haji Daerah (PHD) 1448 Hijriyah/2027 Masehi berjalan objektif, transparan, akuntabel, dan nondiskriminatif sesuai Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 78 Tahun 2026. Hal ini untuk memastikan kualitas pelayanan kepada jamaah haji.
"Tahapan, persyaratan, alur, dan ketentuan harus benar-benar dipedomani oleh para calon peserta seleksi PHD," kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (9/11/2026).
Menurut dia, petugas haji memiliki peran penting dalam memastikan jamaah memperoleh pembinaan, pelayanan, dan pelindungan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Karena itu, calon petugas harus memiliki kesiapan fisik dan mental, kemampuan komunikasi, kompetensi, serta komitmen pengabdian.
Perhatian khusus juga diperlukan dalam melayani jamaah lanjut usia dan mereka yang memiliki risiko kesehatan tinggi agar mendapatkan pendampingan optimal.
"Petugas Haji Daerah harus benar-benar memiliki kapasitas dan komitmen untuk melayani. Yang kita utamakan adalah bagaimana jamaah haji dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, sehat, dan memperoleh pendampingan yang optimal," ujarnya.
Jawa Timur memperoleh alokasi 121 petugas haji daerah, terdiri atas 91 petugas pelayanan umum dan 30 petugas pelayanan kesehatan. Sebanyak 108 petugas dialokasikan untuk 38 kabupaten/kota, sedangkan 13 petugas lainnya untuk tingkat provinsi dengan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur.
View this post on Instagram
Ikuti Whatsapp Channel Republika