Sabtu 07 Nov 2026 22:07 WIB

Kemenhaj Dukung Arab Saudi Berantas Makelar Ilegal Perhajian

Arab Saudi larang segala bentuk tindak makelar perhajian.

Rep: Muhyiddin/ Red: Nashih Nashrullah
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak memberikan arahan pada acara Pengajian Akbar Jemaah Haji di Masjid Nabawi, Asrama Haji Tuminting, Manado, Sulawesi Utara, Jumat (30/10/2026). Acara tersebut membahas persiapan haji pada tahun 2027 dengan pentingnya pengelolaan haji yang berbasis kekeluargaan dan tanggung jawab dari pengurus haji, serta kesiapan spiritual, intelektual, dan fisik jamaah calon haji.
Foto: ANTARA FOTO/Ferlian Septa Wahyusa
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak memberikan arahan pada acara Pengajian Akbar Jemaah Haji di Masjid Nabawi, Asrama Haji Tuminting, Manado, Sulawesi Utara, Jumat (30/10/2026). Acara tersebut membahas persiapan haji pada tahun 2027 dengan pentingnya pengelolaan haji yang berbasis kekeluargaan dan tanggung jawab dari pengurus haji, serta kesiapan spiritual, intelektual, dan fisik jamaah calon haji.

JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia menyambut baik langkah tegas Pemerintah Arab Saudi dalam mencegah praktik perantara atau makelar ilegal dalam pengadaan layanan haji.

Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk membersihkan penyelenggaraan haji dari praktik percaloan serta memastikan proses pengadaan berlangsung transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan jamaah.hh

Baca Juga

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, sikap tegas Pemerintah Arab Saudi merupakan langkah yang telah dinantikan dan menjadi momentum penting bagi pembenahan penyelenggaraan haji.

“Kami menyambut baik surat edaran yang disampaikan oleh Kerajaan Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umrah terkait sikap tegas pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk memantau dan melarang keras praktik-praktik makelar atau percaluan dalam proses pengadaan pelayanan haji di Arab Saudi,” ujar Dahnil dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (7/11/2026).

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar proses pengadaan layanan haji, baik di Arab Saudi maupun Indonesia, terbebas dari praktik makelar dan percaloan.

Kemenhaj siap memperkuat kerja sama dengan otoritas Arab Saudi untuk memastikan seluruh proses pengadaan berjalan secara bersih.

Dalam surat resminya, Pemerintah Arab Saudi juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan keabsahan kontrak dengan perusahaan penyedia layanan.

Praktik pemaksaan penggunaan perantara, pemberian hadiah berupa barang, maupun komisi finansial dengan dalih pemasaran atau alasan lainnya harus dicegah.

Praktik tersebut dinilai berpotensi meningkatkan biaya paket layanan tanpa diimbangi peningkatan kualitas pelayanan bagi jamaah. Karena itu, setiap tahapan pengadaan dan penandatanganan kontrak harus sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami bersama Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tentu akan bekerja sama untuk memastikan semua proses pengadaan perhajian, terutama yang akan berlangsung di Arab Saudi dan kemudian juga di Indonesia, dapat berjalan dengan cara-cara yang bersih,” ucap Dahnil.

Berita Lainnya

Rekomendasi