REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mendorong pemerintah untuk menyusun kembali struktur biaya haji agar tak bergantung pada bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pernyataan itu merespons rencana pemerintah menambal tambahan anggaran Rp1,77 triliun untuk kebutuhan biaya pesawat haji menggunakan APBN yang terdampak kenaikan harga avtur.
Yusuf mengatakan, struktur Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) perlu dirombak agar lebih responsif terhadap fluktuasi harga. Selama ini, kata dia, komponen biaya penerbangan dipatok di awal tanpa mekanisme penyesuaian, sementara komponen avtur mencakup 30–40 persen dari total biaya penerbangan haji.
“Ke depan, perlu ada klausul fuel surcharge atau hedging avtur oleh Garuda dan Saudia, sehingga risiko harga tidak langsung ditanggung APBN atau jamaah,”ujar Yusuf di Jakarta, Jumat(17/4/2026).
Evaluasi ulang skema biaya haji ini juga didorong agar dilakukan secara menyeluruh. Sebab, porsi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) saat ini berkisar 60 persen dan nilai manfaat dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sekitar 40 persen.
“Nilai manfaat itu sebenarnya subsidi silang dari jamaah tunggu. Kalau APBN ikut menambal, artinya ada tiga lapis subsidi, yaitu jamaah tunggu, BPKH, dan sekarang APBN. Ini tidak sehat dan tidak berkelanjutan,” tambah dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika