REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT—Wakil Ketua Dewan Politik Hizbullah, Mahmoud Qmati, menggambarkan keputusan terbaru pemerintah Lebanon untuk melarang aktivitas perlawanan dan menyita senjata mereka sebagai aib dan menyamakan keputusan tersebut dengan sikap pemerintah "Vichy" di Prancis terhadap para pejuang perlawanan.
Dia menegaskan Hizbullah tidak akan bekerja sama dalam melaksanakan keputusan ini, tetapi akan tetap berkomitmen pada aliansi nasional bilateral dan bekerja sama dengan faksi-faksi perlawanan lainnya.
Dia menegaskan pemerintah Lebanon bertentangan dengan kedaulatan nasional, perjanjian penghentian permusuhan, dan hukum internasional dengan berusaha membatasi perlawanan.
Dalam wawancara dengan Aljazeera, dikutip Sabtu (7/3/2026), Qamati menegaskan perlawanan akan terus menggunakan segala cara yang sah untuk membalas agresi dan melindungi tanah dan rakyat.
Dia menekankan setiap ancaman terhadap kedaulatan Lebanon atau serangan terhadap warga negara akan dihadapi dengan keteguhan dan perlawanan langsung terhadap musuh Israel dan bahwa pertempuran akan terus berlanjut sampai tujuan militer dan politik tercapai sepenuhnya.
Dia menambahkan perlawanan Lebanon terus berlanjut dalam pertempuran heroik di perbatasan selatan. Dia menyebut tentara Israel mengalami kerugian besar dalam tank dan tentara meskipun berusaha maju di beberapa titik.
Rudal-rudal perlawanan dan pesawat-pesawat tanpa awak terus menghantam posisi-posisi musuh di Palestina yang diduduki, dengan tujuan memaksanya untuk mematuhi perjanjian penghentian permusuhan nomor 1701, setelah pemerintah Lebanon gagal menegakkannya selama 15 bulan dengan bersabar dan mematuhi perjanjian tersebut.
Kerugian Israel
Qamati menjelaskan fakta di lapangan tidak seperti yang digambarkan media, dengan menunjukkan bahwa musuh menyembunyikan kerugian di barisan tentaranya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika