REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama (Menang) RI Prof Nasaruddin Umar menegaskan rencana pembangunan gedung di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, yang disiapkan Presiden Prabowo Subianto tidak berkaitan dengan dukungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).

Menurutnya, gedung tersebut dirancang untuk memperkuat pengelolaan dan pemberdayaan dana umat secara lebih profesional.

Menurut Nasaruddin, inisiatif pembangunan fasilitas tersebut berangkat dari keinginan Presiden Prabowo agar potensi dana umat yang selama ini belum terkelola optimal dapat dikembangkan melalui tata kelola yang lebih baik di bawah bimbingan MUI.

“Bapak Presiden ingin melihat dana-dana umat yang belum terolah dengan baik secara profesional itu diberikan tempat supaya lebih profesional juga, dan itu akan menjadi bimbingan Majelis Ulama,” ujar Nasaruddin saat ditemui usai membuka acara Mukernas I MUI di Jakarta, Kamis (12/2/2026). 

Ia menjelaskan, gedung tersebut tidak sepenuhnya diperuntukkan bagi MUI sebagai kantor lembaga, melainkan sebagai pusat kegiatan pemberdayaan dana umat melalui Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU). MUI, kata dia, akan tetap memiliki ruang tersendiri, namun operasional kegiatan pemberdayaan dana umat tetap berada dalam arahan lembaga tersebut.

“Jadi itu sebenarnya bukan sepenuhnya untuk Majelis Ulama, tapi untuk pemberdayaan dana umat yang ada dalam masyarakat kita,” ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika