REPUBLIKA.CO.ID, MOGADISHU– Israel memicu krisis baru di Tanduk Afrika setelah mengumumkan pada Jumat (22/12/2025) malam pengakuan atas wilayah Somaliland sebagai negara merdeka.
Pengakuan ini menyusul pertemuan antara Presiden Somaliland Abdirahman Arawo dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Pemerintah federal Somalia mengerahkan kemampuan diplomatiknya untuk menggalang dukungan internasional dan regional guna menolak langkah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional, Piagam PBB, dan konstitusi Uni Afrika, menurut pernyataan dari kantor perdana menteri Somalia.
Langkah Israel tersebut menuai kecaman internasional dan Arab, dari negara-negara dan organisasi termasuk Organisasi Kerja Sama Islam, Liga Negara-Negara Arab, IGAD, Uni Afrika, serta beberapa negara Arab dan Afrika.
Pernyataan Presiden
Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud berupaya menyatukan barisan internal untuk menghadapi pengakuan Israel atas bagian-bagian Somalia yang merdeka.
Sementara Parlemen Federal Somalia mengadakan sidang khusus pada Ahad lalu untuk membahas perkembangan ini.
Sheikh Mohamud menyampaikan pidato kepada parlemen untuk membagikan upaya terbaru yang dilakukan dalam hal ini, menurut sumber khusus Aljazeera, dikutip Senin (29/12/2025).
Pernyataan pemerintah Somalia mengenai krisis ini menetapkan pedoman kerja resmi yang didasarkan pada hukum internasional, Piagam PBB, dan legitimasi internasional, serta upaya diplomatik dan hukum, dan menggambarkan langkah tersebut sebagai pelanggaran batas merah.
Pernyataan tersebut secara implisit mengkritik niat Israel dari langkah ini, yang diringkas sebagai berikut:
1. Mengusir orang Palestina dan membuat mereka tanpa negara
2. Mencari kehadiran militer di wilayah tersebut yang memberikan Tel Aviv pijakan di jalur internasional.
Lihat postingan ini di Instagram
Ikuti Whatsapp Channel Republika