REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penyelenggaraan Transportasi Udara Jamaah Haji Reguler dan Petugas Kloter Tahun 1447H/2026M hingga 1449H/2028M bersama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Penandatanganan berlangsung di Gedung Kemenhaj, Jakarta, Rabu (17/12/2025).
PKS tersebut diteken langsung oleh Menteri Haji dan Umrah RI Mochammad Irfan Yusuf, didampingi Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak, bersama jajaran pejabat Kemenhaj. Dari pihak maskapai, hadir Direktur Utama PT Garuda Indonesia Glenny Kairupan beserta jajaran manajemen.
Gus Irfan, sapaan akrab Menteri Haji, mengatakan, kerja sama tahun jamak selama tiga tahun ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk menjamin keberlanjutan layanan transportasi udara jemaah haji Indonesia yang aman, nyaman, dan terukur.
“Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan untuk tiga tahun ke depan guna menjamin ketersediaan armada pesawat dan kapasitas seat yang dibutuhkan bagi jamaah haji reguler dan petugas kloter," ujar Gus Irfan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (17/12/2025).
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang terlibat aktif dalam proses seleksi dan penyiapan transportasi udara haji. Koordinasi dilakukan secara intensif dengan Direktorat Angkutan Udara, Direktorat Pengoperasian dan Kelaikan Pesawat Udara, Direktorat Bandar Udara, serta Direktorat Keamanan Penerbangan.
Secara khusus, Gus Irfan mengapresiasi komitmen Garuda Indonesia yang dinilai mampu memberikan efisiensi biaya penerbangan haji, termasuk penurunan harga tiket hingga satu juta rupiah per jemaah.
“Ini merupakan bentuk nyata kerja sama dan dedikasi Garuda Indonesia kepada jemaah haji dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami berharap pelayanan terbaik terus diberikan kepada tamu-tamu Allah dengan tetap mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penerbangan,” ujarnya.
Gus Irfan juga menekankan pentingnya kepastian slot time sesuai Rencana Perjalanan Haji, ketepatan jadwal penerbangan, kesiapan armada yang cukup dan sehat, ketersediaan pesawat cadangan, serta mitigasi cepat apabila terjadi gangguan penerbangan. Koordinasi dengan Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi (GACA) juga menjadi perhatian utama.
“Sekecil apa pun kekurangan dalam operasional penerbangan haji akan berdampak luas karena seluruh mata masyarakat tertuju pada penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini sangat mempengaruhi kredibilitas pemerintah,” katanya
Sementara itu, Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny Kairupan menyatakan bahwa PKS ini menegaskan penyelenggaraan transportasi udara haji sebagai mandat strategis negara yang harus dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab.
“Kerja sama ini bukan sekadar kontrak operasional, melainkan instrumen kebijakan strategis negara untuk menjamin keberlanjutan layanan haji yang aman, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan umat,” jelasnya.
Glenny menambahkan, pada musim haji 2026 Garuda Indonesia direncanakan melayani lebih dari 102 ribu jemaah haji reguler melalui 275 kelompok terbang dari 10 bandara embarkasi, dengan dukungan 15 armada pesawat berbadan lebar.
"Semoga penandatanganan hari ini menjadi langkah awal yang konstruktif dan penuh keberkahan dalam menyukseskan layanan ibadah haji tahun 2026 mendatang,” kata Glenny.
Ikuti Whatsapp Channel Republika