REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA -- Upaya penguatan ekosistem pesantren memasuki babak baru. Kementerian Agama RI secara resmi mengumumkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menyetujui pendirian Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren. Kabar tersebut disampaikan dalam Halaqah Penguatan Kelembagaan Pendirian Ditjen Pesantren yang digelar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kamis (27/11/2025).
Halaqah yang mempertemukan para kiai, nyai, habib, akademisi, dan pimpinan perguruan tinggi Islam itu menjadi forum strategis untuk menghimpun gagasan substantif sebagai fondasi kelembagaan Ditjen Pesantren.
Mewakili Menteri Agama, Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ditjen Pendidikan Islam, Prof Sahiron membuka acara sekaligus membawa kabar penting dari pemerintah pusat.
“Kita patut bersyukur bahwa pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren sudah mendapat restu Presiden. Kini saatnya kita menyusun arah besar kelembagaan ini bersama para pemangku kepesantrenan,” ujarnya dalam siaran persnya, Jumat (28/11/2025).
Prof Sahiron menegaskan, halaqah ini bukan seremoni, melainkan ruang mendengar langsung aspirasi para kiai dan nyai terkait kebutuhan paling mendesak yang harus dikerjakan Ditjen Pesantren setelah resmi berdiri.
“Ketika Direktorat Jenderal Pesantren nanti resmi berdiri, apa yang paling urgen dan apa yang harus dikerjakan pertama? Ini momentum menentukan,” ucapnya.
Dalam dialog yang berlangsung dinamis, para tokoh pesantren menyampaikan sejumlah isu strategis, mulai dari penguatan karakter, modernisasi sistem pendidikan, hingga posisi pesantren dalam lanskap digital dan perkembangan teknologi.
Prof Sahiron juga mengingatkan pentingnya kehadiran pesantren di ruang digital, terutama dalam ekosistem kecerdasan buatan (AI).
“Jika ruang digital dikuasai kelompok berwawasan keras, maka AI pun akan memantulkan nilai keras. Karena itu para kiai, ustaz, dan santri harus masuk, mengisi, dan mengarahkan,” katanya.
Ia menambahkan, tradisi pendidikan pesantren telah terbukti melahirkan generasi yang rendah hati, beradab, dan tangguh. “Alumni pesantren sangat dibutuhkan untuk memimpin negara. Fondasinya ada di pendidikan adab dan kitab kuning,” jelasnya.
Dalam halaqah ini, Pengasuh Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro, KH M Syakir Ali menekankan pentingnya melahirkan figur santri yang adaptif dan berkapasitas kepemimpinan.
“Orang pesantren harus jadi pemimpin yang rendah hati, berwawasan luas, ramah terhadap anak, peduli lingkungan, serta menjunjung kemanusiaan,” ujarnya. Ia pun mendorong penguatan kecerdasan komprehensif, yakni IQ, EQ, SQ, hingga kecerdasan digital.
Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, KH Hilmy Muhammad (Gus Hilmy) mengingatkan pesantren agar tidak alergi terhadap isu modern. Menurutnya, santri harus tetap relevan di tengah perubahan zaman.
“Lingkungan pesantren itu damai. Dari tempat sejuk inilah santri harus dibimbing agar mampu bicara di panggung publik sambil tetap membawa nilai akhlak,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya perhatian pemerintah dan alumni terhadap fasilitas serta infrastruktur pesantren.
Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof Noorhaidi Hasan menegaskan dukungan penuh kampusnya terhadap pendirian Ditjen Pesantren.
“UIN Sunan Kalijaga mendukung seratus persen pendirian Direktorat Jenderal Pesantren. Pesantren adalah pilar utama pendidikan Islam dan penopang karakter kebangsaan sejak masa perjuangan,” ujarnya.
Menurut Noorhaidi, pesantren tidak hanya menjadi penjaga tradisi keilmuan Islam, tetapi juga benteng kebangsaan yang konsisten berkontribusi sejak masa perjuangan hingga kemerdekaan.
Halaqah ini menegaskan komitmen pemerintah bersama komunitas pesantren dalam merumuskan arah kebijakan kelembagaan yang lebih kuat dan relevan dengan perkembangan zaman. Seluruh masukan dari para peserta akan menjadi bahan penyusunan desain kelembagaan Ditjen Pesantren—yang digadang menjadi tonggak baru bagi penguatan pendidikan pesantren di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika