REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Mantan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pemerintah layak memperhatikan anak bangsa yang banyak di pesantren. Kiai Ma'ruf juga menyinggung agar jangan stigma pesantren yang selama ratusan tahun baik-baik saja mendidik anak-anak bangsa. 

Kiai Ma'ruf mengatakan bahwa pesantren itu umumnya mandiri. Ada pesantren yang membangun sesuai dengan aturan dan menggunakan ahli-ahli konstruksi, tapi ada juga yang tidak. 

"Ya selama ini sih sebenarnya baik-baik saja ya, pesantren itu ada yang sudah 200 tahun enggak pernah ambruk," kata Kiai Ma'ruf kepada Republika usai pidato pada Wakafpreneur: Optimizing Waqf Assets, Toward Economic Equity and Prosperity di Kementerian Agama (Kemenag) RI pada Kamis (30/10/2025)  

Kiai Ma'ruf menambahkan bahwa ada pesantren Tambak Beras sudah 200 tahun, pesantren Sidogiri sudah 300 tahun, dan pesantren Buntet 300 tahun, tidak ada yang ambruk.

Kejadian ambruknya bangunan pesantren, menurutnya, menjadi keprihatinan. Tapi jangan kemudian dieksploitasi. 

"Kalau ini kejadian ini saya kira ya itu juga memang perhatian kita, tetapi bahwa jangan sampai kemudian ketika ada satu ambruk, kemudian sepertinya pesantren itu ambruk semua gitu," ujar Kiai Ma'ruf.

Kiai Ma'ruf mengungkapkan, padahal jembatan ambruk banyak dan gedung-gedung ambruk juga banyak. Ada hotel ambruk, jembatan ambruk, SD ambruk, itu banyak. 

"Jadi jangan dieksploitir. Tapi sekarang kita, Alhamdulillah sekarang pemerintah merespon itu dan mulai mereka semua kemudian akan memberikan bantuan, akan memberikan bangunan," jelasnya.

Ia menerangkan bahwa ke depan Insya Allah akan lebih aman lagi. Memang pemerintah harus memberikan perhatian dan bantuan supaya aman, karena di pesantren banyak anak bangsa.  

"Jadi pesantren itu banyak anak bangsa yang harus menjadi perhatian pemerintah, ada pesantren yang santrinya 15.000, ada yang 20.000, kalau Lirboyo itu 40.000 lebih. Jadi itu anak bangsa di situ banyak itu," kata Kiai Ma'ruf.

Mantan Wakil Presiden menegaskan bahwa para ulama di pesantren mendidik anak bangsa tanpa pamrih dari dulu, ratusan tahun sudah seperti itu. Jadi layak kalau pemerintah sekarang memperhatikan pesantren, banyak anak bangsa yang sedang belajar di pesantren harus diperhatikan pemerintah.

Kiai Ma'ruf juga menyampaikan bahwa sudah ada Undang-Undang Pesantren. Dalam UU tersebut, pesantren ditugaskan menjadi pusat pendidikan, pusat dakwah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

UU pesantren ada, seharusnya APBN-nya ada, apalagi dibentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren. Jadi mestinya ada APBN-nya.

"Dan di situ (pesantren) ada anak bangsa yang harus disantuni oleh pemerintah, maka itu saya kira harus dikasih anggaran juga," jelasnya.

Kiai Ma'ruf mengatakan anggaran bukan hanya dari pemerintah pusat tapi juga dari daerah. Jangan sampai daerah tidak memperhatikan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika