REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Presiden Prancis Emmanuel Macron secara resmi mengakui negara Palestina. Pengakuan tersebut disampaikan Macron saat menghadiri konferensi tentang solusi dua negara yang digelar di Majelis Umum PBB, Senin (22/9/2025).
"Kita harus melakukan segala daya upaya untuk menjaga kemungkinan solusi dua negara, di mana Israel dan Palestina hidup berdampingan secara damai dan aman," kata Macron dalam pidatonya, dikutip laman the Guardian.
Dia menyoroti langkah Israel yang terus memperluas operasi militernya di Jalur Gaza. "Ratusan ribu orang telah mengungsi, terluka, kelaparan, dan trauma. Kehidupan mereka masih dihancurkan. Tidak ada yang membenarkan perang yang sedang berlangsung di Gaza. Tidak ada," ujarnya.
Menurut Macron, momen untuk perdamaian antara Israel dan Palestina telah tiba. Secara historis, Prancis, kata Macron, memiliki komitmen untuk mewujudkan perdamaian tersebut. "Oleh karena itu, saya menyatakan bahwa hari ini, Prancis mengakui negara Palestina," ucapnya.
Macron juga mengumumkan bahwa Prancis akan membuka kedutaan besar di Palestina. Langkah itu akan diambil ketika gencatan senjata di Gaza telah tercapai dan seluruh warga Israel yang masih ditawan Hamas dibebaskan.
Prancis menjadi negara terbaru yang mengakui negara Palestina. Sebelumnya Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal telah terlebih dulu mengumumkan pengakuannya atas negara Palestina.
Menteri Luar Negeri Palestina Varsen Aghabekian menyambut langkah pengakuan yang diambil Inggris, Kanada, dan Australia. Menurutnya, langkah mereka melindungi solusi dua negara.
“Ini adalah langkah yang membawa kita lebih dekat ke kedaulatan dan kemerdekaan. Ini mungkin tidak akan mengakhiri perang besok, tetapi ini adalah langkah maju yang perlu kita bangun dan perkuat,” ujar Aghabekian kepada awak media di Ramallah pada Ahad (21/9/2025), dikutip laman Al Arabiya.
Rekomendasi
-
Sabtu , 09 May 2026, 00:05 WIB
Kemenhaj Perketat Skrining Jamaah Haji untuk Cegah Kasus Cekal
-
-
Jumat , 08 May 2026, 23:49 WIBEl Tahfidh Siapkan Sekolah Internasional untuk Cetak Hafidz Berdaya Saing Global
-
Jumat , 08 May 2026, 20:03 WIBGus Ipul: Menag Nasaruddin Berpeluang Jadi Ketum PBNU
-
Jumat , 08 May 2026, 19:29 WIBBerlangsung Juli, Muktamar Al-Washliyah Arusutamakan Gerakan Ekonomi Umat
-
Jumat , 08 May 2026, 19:11 WIBSatgas Haji Gagalkan Keberangkatan 80 Jamaah WNI Diduga Ilegal
-




