REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyatakan pemerintahannya akan mempertimbangkan dengan cermat rekomendasi laporan independen yang menemukan insiden anti-Muslim di Australia melonjak tajam sejak pecahnya genosida di Gaza.
Albanese menegaskan serangan terhadap warga Australia berdasarkan keyakinan agama merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara.
“Warga Australia seharusnya dapat merasa aman di rumah mereka, di komunitas mana pun. Kita harus memberantas kebencian, ketakutan, dan prasangka yang mendorong Islamofobia serta perpecahan dalam masyarakat,” ujarnya dalam jumpa pers di Kantor Parlemen Persemakmuran, Sydney, dilansir di Aljazirah, Jumat (12/9/2025).
Laporan tersebut disampaikan Aftab Malik, utusan khusus pemerintah untuk memerangi Islamofobia yang ditunjuk sejak Oktober 2024 dengan masa jabatan tiga tahun. Malik ditugaskan memberikan rekomendasi langkah-langkah pencegahan kebencian anti-Muslim. Ini menyusul meningkatnya insiden Islamofobia dan anti-Semitisme sejak dimulainya agresi Israel di Gaza pascaserangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Dalam laporan independen setebal 60 halaman yang dirilis Jumat, Malik menyebut normalisasi Islamofobia di Australia telah begitu meluas hingga banyak insiden tidak lagi dilaporkan.
“Realitasnya, Islamofobia di Australia bersifat persisten, kadang diabaikan, bahkan disangkal, namun tidak pernah benar-benar ditangani,” kata Malik yang hadir bersama Albanese.