REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri (Wamen) Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjutak menegaskan sedang menyiapkan sejumlah inovasi layanan untuk jamaah haji Indonesia. Sejak masih berbentuk Badan Penyelenggara (BP) Haji, Kementerian Haji dan Umrah juga telah mempersiapkan yang terbaik dan bisa dilakukan untuk melayani para calon tamu Allah mulai tahun mendatang.
“Sejak BP Haji, persiapan penyelenggaraan sudah berlangsung, dan SOP-SOP (standard operating procedure) terbaru sudah kami persiapkan untuk memastikan kekurangan-kekurangan penyelenggaraan tahun lalu tak terjadi lagi,” ujar Wamen Dahnil Anzar saat dihubungi Republika, Kamis (11/9/2025).
Menurut dia, salah satu inovasi layanan yang disiapkan adalah memastikan data antre calon jamaah haji lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, Kementerian juga sedang mengkaji kemungkinan pengurangan masa tinggal jamaah di Arab Saudi yang selama ini mencapai 42 hari.
“Kita pastikan, data antre jamaah transparan dan akuntabel. Kita sedang kaji mempertimbangkan masa tinggal jamaah bisa kurang dari 42 hari untuk menekan biaya,” ucapnya.
Dahnil juga menegaskan perlunya inovasi dalam persiapan jamaah. Selain manasik ibadah, pihaknya akan memperkenalkan manasik kesehatan agar mereka bisa lebih siap secara fisik.
“Untuk memastikan jamaah sehat ketika berangkat nanti,” katanya.
Tidak hanya itu, lanjutnya, asrama haji juga akan difungsikan secara lebih luas. Tidak hanya sebagai penginapan sementara, itu juga dapat berfungsi pusat pengembangan ekosistem ekonomi haji.
Rencananya, papar Dahnil, pihaknya akan menghadirkan Hotel Haji, Klinik Haji, dan unit usaha lainnya untuk mendukung kebutuhan jamaah. Hal itu pun diharapkan memberikan nilai tambah ekonomi.
"Asrama haji akan kita fungsikan tidak sekadar untuk penginapan jamaah sementara ketika mau berangkat (ke Arab Saudi), namun akan menjadi pusat pengembangan ekosistem ekonomi haji melalui Hotel Haji, Klinik Haji dan kegiatan ekonomi lainnya," jelasnya.
Terkait layanan selama puncak musim haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), Dahnil menegaskan, pihaknya akan memangkas jumlah syarikah atau penyedia layanan. Harapannya, kejadian negatif yang merupakan imbas penerapan multisyarikah seperti pada tahun 2025 tak akan terulang.
“Kita tidak akan menggunakan multi syarikah lagi. Kemungkinan, akan hanya menggunakan dua atau tiga syarikah," ujarnya.
Tak ketinggalan, Kementerian Haji dan Umrah pun berupaya memastikan, semua proses berlaku transparan, anti-manipulasi dan anti-korupsi. Karena itu, sejak awal pihaknya akan melibatkan aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan, untuk mengawasi penyelenggaraan haji.
“Yang jelas, Presiden menginginkan wajah integritas dan antikorupsi menjadi wajah utama dan pertama Kementerian Haji dan Umrah,” tukas Dahnil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika