REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Memasuki usia yang ke-80 Tahun Republik Indonesia, Pengurus Besar Jamiyah Ahlith Thariqah Al Mutabaroh Ahlussunnah Wal Jamaah (PB JATMA ASWAJA) akan menggelar Zikir Kebangsaan dan Ikrar Bela Negara di Masjid Istiqlal pada 10 Agustus 2025 mendatang pukul 19.00 WIB.
Kegiatan ini dirancang sebagai momentum spiritual untuk memperkuat komitmen kebangsaan dan persatuan umat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Zikir Kebangsaan dipandang sebagai ruang kolektif untuk menghadirkan kembali nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sekretaris Jenderal PB Jatma Aswaja, Helmy Faishal Zaini mengatakan, kegiatan ini juga akan dihadiri oleh berbagai tokoh penting nasional.
“Kami mengundang secara khusus Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, Menteri Agama RI, para menteri kabinet, pimpinan TNI/Polri, serta para pemuka agama lintas iman,” ujar Helmy dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (7/8/2025).
Acara akan diawali Majelis Sholawat Az Zahir Pekalongan sebagai pembuka suasana penuh mahabbah dan doa untuk keselamatan bangsa. Selanjutnya, akan dilakukan pembacaan ikrar bela negara dan zikir kebangsaan yang dipimpin langsung oleh para masyayikh dan mursyid thariqah.
Menurut Helmy, di tengah dinamika kebangsaan global, acara ini dirancang bukan sekadar seremoni keagamaan, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk menunjukkan bahwa kekuatan spiritual umat dapat bersinergi dengan semangat kebangsaan.
"Zikir dan baiat bukan hanya bentuk ibadah individual, melainkan menjadi gerakan kolektif untuk memperkuat persatuan, ketahanan ideologi, dan menolak segala bentuk ekstremisme yang dapat mengancam keutuhan bangsa," ucapnya.
Dalam tradisi tarekat, menurut dia, baiat merupakan ikrar kesetiaan murid kepada mursyid dalam menempuh jalan spiritual menuju Allah SWT. Namun dalam konteks kebangsaan, baiat juga dimaknai sebagai komitmen menjaga akidah, keutuhan negara, dan peradaban Islam yang rahmatan lil alamin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika