REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK— Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa Biro Urusan Konsuler mempertimbangkan kritik terhadap Israel akan menjadi salah satu pertimbangan dalam pengajuan visa belajar di negeri asal Paman Sam itu.
Dikutip dari Aljazeera, Selasa (22/7/2025), John Armstrong, Kepala Biro Urusan Konsuler Departemen Luar Negeri AS, mengatakan pihaknya, yang bertugas menyaring unggahan media sosial mahasiswa asing dan membatalkan visa pelajar, tidak memiliki definisi yang tepat untuk "anti-Semitisme".
Dia pun akhirnya terus mempertimbangkan kritik terhadap Israel sebagai alasan untuk menolak visa pelajar.
Pernyataan Armstrong disampaikan pada Jumat (18/7/2025) lalu pada akhir persidangan dua pekan yang berfokus pada upaya pemerintahan Presiden Donald Trump untuk mendeportasi mahasiswa asing.
Mereka seperti Mahmoud Khalil dari Palestina, Ramisa Ozturk dari Turki, dan lainnya, sebagai bagian dari gugatan hukum yang diajukan oleh kelompok akademisi yang menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat secara sistematis menargetkan mahasiswa berdasarkan pernyataan mereka tentang Israel.
Dalam argumen di Pengadilan Distrik Federal di Boston, Armstrong mengakui dalam proses memutuskan visa pelajar, Departemen Luar Negeri mempertimbangkan kata-kata atau tindakan yang dianggap anti-Israel.
Ini seperti seruan untuk menghentikan bantuan militer ke Israel atau "mengutuk Zionisme."
BACA JUGA: Israel Gunakan Bala Tentara dari Bangsa Jin untuk Hadapi Iran Selama Perang 12 Hari?
Gugatan diajukan oleh kelompok akademisi yang menyatakan bahwa pemerintah AS secara sistematis menargetkan pelajar berdasarkan pernyataan mereka tentang Israel.
Pejabat AS tersebut mengakui bahwa Departemen Urusan Konsuler tidak dipandu oleh pemahaman umum tentang anti-Semitisme karena tidak menerima kabel dari pemerintah pusat yang secara tepat mendefinisikan istilah tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika