REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak optimistis revisi Undang-Undang (UU) Haji akan rampung pada tahun ini. Menurut dia, proses revisi UU Haji saat ini masih dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
"Landasan kami kerja harus undang-undang dan itu yang diamanahi presiden. Makanya kemudian alhamdulillah DPR kan sudah sampai di Baleg hari ini penyusunan revisi Undang-undang Haji. Dan kami berkeyakinan tahun ini akan tuntas," ujar Dahnil saat konferensi pers di Kantor BP Haji, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025) malam.
Keyakinan Dahnil semakin kuat karena DPR disebut telah berulang kali memberikan sinyal positif bahwa revisi tersebut akan diselesaikan dalam waktu dekat.
Meski proses legislasi masih berjalan, Dahnil mengaku telah mulai mempersiapkan infrastruktur dan langkah-langkah teknis lain sejak musim haji tahun ini.
"Artinya ibaratnya itu setelah saya kembali ke Indonesia, kami sudah mempersiapkan semuanya. Jadi formalitasnya tentu ketika undang-undang itu tuntas," ucap Dahnil.
Lebih jauh, dia menekankan bahwa pembenahan tata kelola haji tidak semata soal teknis, tetapi juga menyentuh aspek integritas kelembagaan.
"Top priority kami adalah transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Karena bagi kami, kesemerawutan yang muncul karena ada masalah dalam tiga hal ini," kata Dahnil.
Dia mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali menekankan pentingnya integritas dalam pengelolaan haji yang menyangkut kepentingan umat dan isu keumatan. Oleh karena itu, kata dia, BP Haji akan memastikan bahwa seluruh petugas haji memiliki integritas dan tanggung jawab tinggi.
Salah satu langkah konkret yang akan ditempuh BP Haji adalah perubahan dalam proses rekrutmen dan pelatihan petugas haji. Dahnil menyebutkan, ke depan petugas tidak lagi hanya dilatih dalam waktu singkat.
"Rata-rata sekarang pelatihannya hanya 3-5 hari. Nah ke depan kami akan lakukan pelatihan minimal satu bulan untuk persiapan tugas mereka," jelas Dahnil.
Selain itu, perbaikan dalam sistem pelaporan kesehatan jamaah haji juga menjadi prioritas. Dahnil mengungkapkan bahwa pemerintah Arab Saudi selama ini mengeluhkan laporan kesehatan jamaah asal Indonesia yang banyak tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
"Jadi kuncinya tetap integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Tiga hal ini akan jadi fondasi utama perbaikan penyelenggaraan haji di masa mendatang, terutama menuju 2026," kata Dahnil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika