REPUBLIKA.CO.ID,GAZA -- Juru bicara Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), Jihad Taha menepis pernyataan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu baru-baru ini mengenai kesiapannya untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata. Hamas menggambarkan pernyataan Netanyahu sebagai manuver politik yang didorong oleh kemerosotan politik internal dan tekanan internasional yang meningkat.
Dalam sebuah pernyataan pers yang dikeluarkan Rabu (21/5/2025), Taha menegaskan bahwa Netanyahu memproyeksikan citra palsu tentang fleksibilitas politik, sementara pada saat yang sama bersikeras pada kondisi yang tidak dapat diterima.
Taha mengatakan, perlawanan tidak akan melepaskan senjatanya atau menerima pemindahan paksa para pemimpinnya dari Jalur Gaza.
Taha menekankan bahwa Hamas menolak semua upaya untuk melewati atau merusak prinsip-prinsip inti nasional. Mengenai nasib para pemimpin senior, termasuk Muhammad Sinwar, ia mengklarifikasi bahwa keputusan apapun mengenai hal tersebut berasal dari perlawanan itu sendiri, bukan dari tuntutan eksternal.
“Tidak ada pernyataan resmi yang dikeluarkan mengenai hal ini,” ujarnya, dikutip dari laman Days of Palestine, Kamis (22/5)
Taha melanjutkan dengan memuji posisi Eropa baru-baru ini yang mengutuk agresi Israel, terutama setelah penargetan delegasi diplomatik di kamp pengungsi Jenin. Taha mengungkapkan apresiasi Hamas atas semua suara internasional yang mengungkapkan wajah sebenarnya dari pendudukan dan praktik-praktik kriminalnya.
Sejak 7 Oktober 2023, pendudukan Israel yang didukung oleh Amerika Serikat (AS) telah melakukan apa yang digambarkan oleh Hamas dan pengamat lainnya sebagai tindakan genosida di Gaza. Menurut sumber resmi, lebih dari 173.000 warga Palestina telah terbunuh atau terluka, sebagian besar dari mereka adalah perempuan dan anak-anak, dengan lebih dari 11.000 orang masih hilang.
Hamas menegaskan kembali kesediaannya untuk terlibat dalam negosiasi komprehensif untuk membebaskan tawanan Israel secara bertahap dengan imbalan gencatan senjata permanen, penarikan pasukan Israel dari Gaza, dan pembebasan tahanan Palestina.
Netanyahu yang sedang diselidiki oleh Mahkamah Pidana Internasional telah berulang kali menghindari negosiasi yang serius, dengan mengajukan prasyarat baru seperti pelucutan senjata Hamas, yang dengan tegas ditolak oleh gerakan itu selama pendudukan masih berlangsung.
Para tokoh oposisi dan keluarga para tawanan Israel menuduh Netanyahu memperpanjang perang untuk menenangkan elemen-elemen sayap kanan dalam pemerintahannya dan untuk memenuhi agenda politik pribadinya, terutama upayanya untuk tetap berkuasa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika