REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) merupakan institusi keuangan non-APBN yang tidak hanya berfokus pada keberlanjutan ibadah haji, tetapi juga memiliki potensi besar untuk menjadi cikal bakal Sovereign Halal Fund di Indonesia.
Berdasarkan laporan keuangan BPKH tahun 2024 dana haji yang dikelola mencapai Rp 171 triliun, angka yang menunjukkan potensi investasi jangka panjang yang signifikan. BPKH mampu menghasilkan portofolio investasi dengan tingkat pengembalian (return) yang di kisaran 7 persen dengan risiko low to medium dengan prinsip kehati-hatian dan keamanan.
Kali ini program kemaslahatan diberikan kepada ribuan fakir, miskin, dan dhuafa serta mustahik di lingkungan pesantren sekitar Probolinggo Sabtu (12/4/2025) melibatkan Para Kyai, Sesepuh, Guru dan Tokoh Masyarakat Probolinggo. Dana kemaslahatan dari pengelolaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat (DAU) telah memberikan dampak nyata.
Anggota Badan Pelaksana BPKH Indra Gunawan mengatakan dana kemaslahatan ini bukan berasal dari APBN atau setoran jemaah, melainkan dari nilai manfaat hasil pengelolaan DAU.
Keberhasilan ini menjadi landasan kuat bagi visi BPKH untuk menjadi embrio Sovereign Halal Fund. Berbeda dengan sovereign wealth fund konvensional yang berasal dari APBN dan BUMN, Sovereign Halal Fund mengedepankan Umat (Non-ABPN) dengan prinsip syariah, seperti menghindari riba, gharar (ketidakpastian) serta harus ada opini kesesuaian Syariah dari DSN MUI.
Dengan dana haji yang terus bertumbuh dan populasi muslim Indonesia yang mencapai lebih dari 250 juta jiwa, potensi pasar halal domestik dan global sangat besar. Industri halal global diperkirakan mencapai 5,06 triliun dolar AS pada 2024 dan terus tumbuh.
BPKH dapat memanfaatkan momentum ini dengan memperluas investasi pada sektor-sektor strategis seperti infrastruktur haji, teknologi halal, dan energi terbarukan yang sesuai prinsip syariah.
Namun, tantangan tetap ada. Pengelolaan dana haji harus terus memperhatikan aspek likuiditas untuk memenuhi kebutuhan operasional haji, sambil memastikan pertumbuhan investasi jangka panjang. Selain itu, BPKH perlu meningkatkan literasi masyarakat tentang pengelolaan dana haji agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Indra mengatakan transparansi adalah kunci untuk memastikan dana tersebut membawa keberkahan. Dengan kinerja investasi yang solid, program kemaslahatan yang berdampak luas, dan visi strategis menuju Sovereign Halal Fund, BPKH tidak hanya menjadi pengelola dana haji, tetapi juga agen perubahan ekonomi syariah di Indonesia.
Langkah ini bukan hanya untuk kepentingan jemaah haji, tetapi juga untuk kesejahteraan umat dan kemajuan bangsa. Ke depan, BPKH perlu terus berinovasi dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan global, seperti Islamic Development Bank, untuk mewujudkan potensi penuh sebagai pelopor Sovereign Halal Fund yang berdaya saing di kancah internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika