REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan bahwa pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dimaksimalkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan dibiayai dari zakat.

Dia mengatakan bahwa DPR pun tidak memiliki wacana untuk menggunakan sumber lain untuk membiayai program MBG. Karena, kata dia, Presiden Prabowo Subianto ingin agar APBN yang ada betul-betul dimaksimalkan.

"Saya lebih setuju, lebih tepat bukan lembaga-lembaga seperti zakat atau infak, segala macam. Negara yang harus hadir, APBN, maksimalkan APBN," kata Cucun di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan bahwa APBN sebetulnya adalah anggaran untuk kemaslahatan rakyat. Maka program tersebut, kata dia, bermanfaat untuk menyelesaikan masalah gizi buruk hingga menghilangkan stunting.

"Kemudian juga bagaimana IQ-nya tingkat kecerdasannya akan setara dengan negara-negara lain," kata dia.

Namun, dia pun setuju agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari setiap pemerintah daerah untuk hadir dalam program MBG. Karena, kata dia, beban-beban anggaran sudah biasa dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut dia, pemerintah daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa dimanfaatkan karena diatur dengan Undang-Undang tentang Keuangan Pusat Dan Daerah. Selama ini, sudah banyak program-program pusat yang dibantu oleh daerah.

"Kalau banyak daerah yang punya sumber kuat, mereka APBD-nya kuat, PAD-nya kuat, ya lebih baik segera untuk bisa terjadi pemerataan itu," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika