REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Hampir tidak mungkin bagi Demokrat dan Republik untuk menghentikan penjualan senjata ke Israel karena kuatnya lobi yang dilakukan oleh Komite Urusan Publik Amerika-Israel (AIPAC), menurut seorang pakar.
Max Blumenthal, pemimpin redaksi situs berita The Grayzone, mengatakan kepada Anadolu bahwa salah satu tawaran pertama yang diterima anggota parlemen Amerika Serikat saat mulai bertugas adalah perjalanan gratis ke Israel, yang diorganisir oleh AIPAC.
Ia menjelaskan bahwa politisi yang kurang memahami isu Palestina dan yang melihat Israel sebagai tanah suci mendapat dukungan finansial besar untuk kampanye mereka.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menemui para politisi ini, dan jaringan pendukungnya sering disamakan dengan bos mafia besar, tambahnya.
Blumenthal mengatakan politisi ini, dengan pemahaman terbatas tentang perspektif Palestina, mendukung Netanyahu dengan antusias. AIPAC beroperasi di Washington tanpa banyak perlawanan, karena adanya prasangka yang kuat terhadap orang Arab dan Muslim.
Ia menambahkan bahwa dana dari industri senjata langsung disalurkan ke anggota Kongres AS, dengan Pentagon rutin memberi pengarahan untuk memengaruhi pandangan mereka, serta media yang dikendalikan dalam berbagai cara.
Blumenthal mengatakan jika AS memberlakukan embargo senjata terhadap Israel, gencatan senjata hampir pasti akan terjadi; namun, Washington tidak mampu mengendalikan Israel.
Menurutnya, hampir tidak mungkin ada calon presiden independen di Partai Demokrat yang bebas dari pengaruh Israel.
Para pemimpin yang menolak tuntutan Israel atau menantang otoritas rezim Zionis sering menghadapi ancaman pembunuhan, seperti yang dialami oleh para pemimpin di Timur Tengah, di luar jangkauan AIPAC.
Blumenthal mengatakan bahwa dengan memasok miliaran dolar senjata ke Israel sejak 7 Oktober 2023, AS telah memungkinkan Israel melanggar hukum kemanusiaan internasional dan hukum AS.
Ia berpendapat bahwa AS telah menjadi pihak yang turut serta dalam kejahatan perang di Jalur Gaza dan bisa dianggap sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab atas genosida tersebut.
Blumenthal mencatat bahwa meskipun ada surat dari Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken yang meminta agar setidaknya 350 truk bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza setiap hari, Israel hanya mengizinkan 71 truk yang lewat.
Ia menekankan bahwa menurut hukum AS, negara yang menghalangi bantuan kemanusiaan seharusnya dikenakan pemutusan pasokan senjata, tetapi ia meragukan Washington akan menjatuhkan sanksi pada Israel.
Merujuk laporan Washington Post pada 1 November, yang menunjukkan bukti kematian warga sipil di Gaza akibat senjata buatan AS, Blumenthal mengatakan bahwa laporan tersebut memuat bukti konkret.
Misalnya, sisa-sisa bom buatan AS ditemukan di tempat penampungan di Beit Lahiya, di mana hampir 100 orang tewas, tambahnya.
Blumenthal menyatakan bahwa wartawan pertahanan di Washington menerima informasi dari Pentagon dan memperingatkan bahwa jurnalis bisa kehilangan pekerjaan jika memprotes.
Ia menekankan bahwa AS menggunakan kekuasaannya di PBB dan dukungan dari negara-negara Eropa yang berada di bawah pengaruhnya untuk melindungi Israel dari pertanggungjawaban dan menghalangi upaya untuk menghentikan genosida.
Ikuti Whatsapp Channel Republika