REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Benjamin Netanyahu bukan hanya perdana menteri Israel yang menjabat paling lama, tetapi juga pemimpin lama Partai Likud sayap kanan negara itu, yang menyebut Tepi Barat yang diduduki sebagai Yudea dan Samaria dan menolak untuk mengakuinya sebagai wilayah Palestina.
Netanyahu yang telah memimpin Likud selama hampir seperempat abad, telah secara terbuka menyatakan landasan ideologis partainya pada beberapa kesempatan dengan mengemukakan penentangannya yang sudah lama terhadap negara Palestina yang merdeka.
Sikap ini tercermin dalam berbagai versi dokumen platform Likud, yang menguraikan kebijakan, prinsip, dan tujuan politik partai, seperti yang terlihat pada tahun 1977, 1999, dan 2009. Likud dibentuk pada tahun 1973.
Sikap kaku Israel telah mengemuka sejak melancarkan perang terakhirnya di Gaza pada tanggal 7 Oktober tahun lalu dan kemudian memperluasnya ke Tepi Barat yang diduduki, membunuh, melukai, dan menahan warga sipil Palestina tanpa hukuman.
Yang menarik, versi bahasa Inggris dari dokumen platform tersebut tidak tersedia di situs web resmi partai. Versi bahasa Inggris yang tidak lengkap dan tersebar dari dokumen yang mengutip bagian dari konstitusi partai tersebar di internet.
Platform partai asli, yang diterbitkan pada tahun 1977 di bawah kepemimpinan mantan perdana menteri Israel Menachem Begin, mengklaim bahwa hanya orang-orang Yahudi yang memiliki hak atas tanah Palestina historis, yang disebutnya Eretz Israel, frasa bahasa Ibrani yang berarti Tanah Israel.
Hak Yahudi ini abadi dan tak terbantahkan, kata dokumen itu. Akibatnya, Yudea dan Samaria tidak akan diserahkan kepada pemerintahan asing mana pun, antara Laut dan Yordania hanya akan ada kedaulatan Israel.
Pada tahun 1978, pernyataan Likud ini dikonfirmasi oleh Menteri Luar Negeri AS saat itu Cyrus Vance, yang mengatakan bahwa partai Likud menyerukan Israel untuk mempertahankan seluruh wilayah Tepi Barat dan Gaza secara permanen, sehingga mengurangi kemungkinan negara Palestina yang merdeka menjadi tidak ada.
Palestina yang Otonom di bawah Israel Versi piagam tahun 1999, sebuah dokumen yang dikaitkan dengan kepemimpinan mantan perdana menteri Israel Ariel Sharon, tidak banyak mengubah pendekatan partai terhadap Tepi Barat dan Gaza yang diduduki.
"Pemerintah Israel dengan tegas menolak pembentukan negara Arab Palestina di sebelah barat Sungai Yordan," kata piagam itu, dikutip dari laman TRT World, Jumat (13/9/2024).
Piagam itu mengusulkan status otonomi bagi warga Palestina di bawah kendali Israel, sebuah tawaran yang telah lama ditentang oleh berbagai kelompok perlawanan Palestina dari Fatah hingga Hamas.
"Warga Palestina dapat menjalankan kehidupan mereka dengan bebas dalam kerangka pemerintahan sendiri, tetapi tidak sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Jadi, misalnya dalam hal urusan luar negeri, keamanan, imigrasi, dan ekologi, aktivitas mereka akan dibatasi sesuai dengan keharusan keberadaan, keamanan, dan kebutuhan nasional Israel," katanya.
Pada tahun 2009, versi lain dari piagam tersebut muncul setelah Netanyahu yang menjadi pemimpin Likud pada tahun 2005 setelah Sharon keluar dari partai tersebut berkuasa. Seperti teks tahun 1999, piagam tahun 2009 juga menentang solusi dua negara, dengan menepis kemungkinan negara Palestina yang merdeka.
Dokumen ini juga mempertahankan sebagian besar versi tahun 1999 yang utuh terkait permukiman ilegal di Tepi Barat.
Dokumen tahun 2009 juga dengan jelas menyatakan bahwa pemerintah Likud akan mempertahankan Yerusalem sebagai kota yang bersatu, ibu kota Israel, di bawah kekuasaan Israel, menentang pembagiannya antara Otoritas Palestina dan Israel, sebuah sikap yang melanggar hukum internasional.
Dokumen Likud juga mengancam bahwa setiap upaya untuk membagi Yerusalem akan menyebabkan perang regional.
Netanyahu dan Piagam Likud
Ada sejumlah tanda yang menunjukkan bahwa Netanyahu lebih loyal terhadap ideologi partainya daripada hukum Israel dan perjanjian damai dengan Otoritas Palestina, yang berpusat di Tepi Barat yang diduduki.
Loyalitas Netanyahu terhadap piagam Likud menghadirkan banyak masalah politik bagi negara tersebut dalam hal pengawasan kebijakan.
Pada tahun 2018, pemerintahan Likud yang saat itu dipimpin oleh Netanyahu memberlakukan Undang-Undang Negara Bangsa yang kontroversial, yang mengakui hak penentuan nasib sendiri hanya untuk orang Yahudi di Israel, yang mengingatkan pada pernyataan piagam partai asli tahun 1977 bahwa hak Yahudi adalah abadi dan tak terbantahkan antara Laut Mediterania dan Sungai Yordan.
"Perbatasan Israel tidak tetap dan arah perjalanannya adalah kedaulatan Israel antara sungai dan laut dan di atas Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki," kata profesor Palestina dan analis politik Kamel Hawwash dalam wawancara TRT World sebelumnya, mengacu pada piagam asli Likud.
Selama perang Gaza yang sedang berlangsung, Netanyahu membuat pernyataan yang sangat mirip dengan apa yang telah dinyatakan dalam piagam partai Likud tahun 1999 mengenai negara Palestina yang merdeka, dengan menggunakan kata-kata yang hampir sama untuk mengatakan bahwa dia dan sekutunya menolak mentah-mentah pembentukan negara Palestina.
Sinyal lain dari pelaksanaan agenda Likud muncul dengan Perjanjian Abraham yang dipimpin Trump antara beberapa negara Arab dan Israel, yang tidak menawarkan negara Palestina yang sebenarnya tetapi hanya berbicara tentang hak-hak ekonomi Palestina, sebuah topik yang juga disebutkan dalam piagam tahun 2009.
Pada tahun 2017, pemerintahan Donald Trump saat itu juga mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, sebuah perkembangan yang dipuji oleh pemerintah Netanyahu sebagai pelaksanaan salah satu agenda utama Likud. Likud telah lama melihat Yerusalem sebagai kota yang bersatu yang seharusnya menjadi ibu kota Israel.
Dalam hal advokasi permukiman ilegal di seluruh Tepi Barat dan Gaza yang diduduki, yang dilihat oleh platform tahun 1999 sebagai perwujudan nilai-nilai Zionis, perdana menteri Israel juga mengikuti jalan Likud, berjanji untuk memajukan dan mengembangkan permukiman di seluruh Yudea dan Samaria.
“Pemukiman di tanah tersebut merupakan ekspresi yang jelas dari hak yang tidak dapat diganggu gugat dari orang-orang Yahudi atas Tanah Israel dan merupakan aset penting dalam membela kepentingan vital Negara Israel. Likud akan terus memperkuat dan mengembangkan komunitas-komunitas ini dan akan mencegah pengusiran mereka,” kata dokumen tahun 1999.
Posisi penyelesaian Likud ini dilaksanakan selama masa jabatan partai yang berbeda-beda. Pemerintah Netanyahu saat ini, pemerintahan paling garis keras yang pernah ada, juga melihatnya sebagai prioritas. Baru-baru ini, pemerintah Netanyahu mengakui tiga pos terdepan ilegal di Tepi Barat.
Platform tahun 1999 juga berjanji bahwa sumber daya air, serta persimpangan jalan di Tepi Barat dan Gaza yang diduduki, akan tetap berada di bawah kendali penuh Israel, mengacu pada sumber daya vital wilayah yang diduduki Israel.
Israel menarik diri dari Gaza pada tahun 2005 setelah menduduki daerah kantong itu selama bertahun-tahun.
Pemerintahan Netanyahu berturut-turut secara konsisten memblokir penduduk Gaza dan Tepi Barat dari akses langsung ke sumber air, mencegah pengiriman air dari Tepi Barat ke Gaza.
Selama perang yang sedang berlangsung, Israel juga menggunakan air sebagai senjata terhadap penduduk Gaza.
Penarikan Diri dari Gaza: Perdebatan Sengit
Hubungan menarik lainnya antara tindakan Netanyahu dan platform Likud terkait dengan penarikan pasukan Israel dari Gaza tahun 2005, sebuah isu yang kontroversial dalam partai tersebut. Sebagian besar anggota partai Likud sangat menentang penarikan pasukan dari Gaza.
Pada tahun 2005, ketika Sharon memutuskan untuk menarik diri secara sepihak dari Gaza dan membongkar permukiman ilegal Yahudi di daerah kantong Palestina tersebut, ia menghadapi perlawanan keras dari Netanyahu dan para pengikutnya di partai tersebut.
Di bawah tekanan yang semakin meningkat dari para lawannya di Likud, Sharon mengundurkan diri dari kepemimpinan partai dan membentuk partai baru, Kadima. Netanyahu, saingan lama Sharon di Likud, dengan cepat menggantikannya, menjadi pemimpin partai yang tidak terbantahkan. Menariknya, beberapa bulan setelah penarikan pasukan dari Gaza, Sharon tidak berdaya dan dipaksa meninggalkan pemerintahan.
Kepergian Sharon yang sebagian dipaksakan dari Likud mengisyaratkan bahwa jika seorang pemimpin bahkan dengan kedudukan seperti Sharon menentang prinsip-prinsip inti dari piagam partai, ia akan kehilangan hak istimewa untuk memimpin partai.
Sejak Netanyahu menjadi pemimpin partai pada tahun 2005 dan perdana menteri pada tahun 2009, ia telah mengambil sikap garis keras yang sejalan dengan platform Likud terhadap pemerintahan Hamas di Gaza.
Platform partai tahun 2009, yang dikodifikasi di bawah kepemimpinan Netanyahu, mengkritik kebijakan Sharon di Gaza, dengan mengatakan bahwa peringatan Likud dan pemimpinnya terhadap penarikan sepihak tidak sia-sia, mengacu pada serangan Hamas terhadap Israel dan persenjataan canggih jarak jauh Hizbullah Lebanon.
Netanyahu telah melancarkan banyak serangan skala besar di Gaza pada tahun 2012, 2014, dan 2021. Yang terbaru, Netanyahu telah melakukan dan mengawasi invasi Israel paling dahsyat yang pernah ada di Gaza setelah serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober.
Serangan militer Netanyahu di Gaza telah merenggut nyawa lebih dari 41.000 warga Palestina, sebagian besar anak-anak dan wanita, sementara pemimpin Likud tersebut telah membayangkan pendudukan jangka panjang di wilayah kantong Palestina tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika