Menanggapi hal ini, Kepresidenan Palestina mengatakan, Selasa (3/9/2024), bahwa presentasi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tentang peta yang menunjukkan Tepi Barat sebagai bagian dari Israel adalah “pelanggaran serius dan menganggap Amerika Serikat bertanggung jawab atas eskalasi tersebut, lapor Anadolu Agency.
“Pernyataan Netanyahu mengenai penolakan untuk menarik diri dari Koridor Philadelphia di Jalur Gaza, selain menggunakan peta yang memasukkan Tepi Barat sebagai bagian dari negara pendudukan... merupakan pelanggaran serius terhadap semua resolusi legitimasi internasional dan perjanjian yang telah ditandatangani,” juru bicara Kepresidenan, Nabil Abu Rudeineh, mengatakan dalam sebuah pernyataan, menurut Kantor Berita Palestina, Wafa.
Dia mengatakan bahwa tindakan tersebut dengan jelas mengungkapkan niat terencana Israel untuk mengukuhkan pendudukan dan mengumumkan pencaplokan dan pemukiman.
Abu Rudeineh mengatakan, “Kebijakan yang membingungkan secara politik dan militer ini tidak akan membawa keamanan atau stabilitas bagi siapa pun.”
Dia memperingatkan tentang bahaya upaya Israel untuk mengacaukan seluruh wilayah melalui kelanjutan perang genosida di Jalur Gaza dan agresi Israel yang sedang berlangsung yang bertujuan untuk menghancurkan kota-kota, desa-desa, dan kamp-kamp Palestina di Tepi Barat
“Palestina telah dan akan tetap menjadi prioritas dalam agenda regional dan global, dan upaya Amerika Serikat tidak ditujukan untuk menghentikan perang di Gaza, tetapi untuk menahan gagasan perang regional yang lebih luas.”
“Peta Netanyahu mengungkapkan kebenaran agenda kolonial dan rasis dari pemerintah sayap kanan ekstremis,” kata Kementerian Luar Negeri Palestina dalam sebuah pernyataan.
“Netanyahu terus dan berulang kali menggunakan peta yang memasukkan Tepi Barat sebagai bagian dari negara pendudukan, sebagai pengakuan yang jelas dan eksplisit atas kejahatan kolonial rasis ini, dan mengabaikan legitimasi internasional dan resolusi-resolusinya, kehendak internasional untuk perdamaian, dan perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani,” ujar kementerian tersebut.
Tentara Israel melancarkan operasi militer terbesarnya pada hari Rabu lalu di Tepi Barat bagian utara dalam dua dekade terakhir, menewaskan sedikitnya 33 korban dan menyebabkan kerusakan besar di daerah tersebut.
Serangan tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Wilayah Pendudukan ketika Israel terus melakukan serangan brutal ke Jalur Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 40.800 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, sejak 7 Oktober lalu.
Setidaknya 685 orang telah terbunuh dan lebih dari 5.700 lainnya terluka akibat tembakan Israel di Tepi Barat, menurut Kementerian Kesehatan.
Eskalasi ini terjadi setelah Mahkamah Internasional mengeluarkan keputusan penting pada tanggal 19 Juli lalu yang menyatakan bahwa pendudukan Israel atas tanah Palestina yang telah berlangsung selama puluhan tahun adalah tidak sah dan menuntut pengosongan semua pemukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Sumber: midleeastmonitor
Ikuti Whatsapp Channel Republika