REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dailami Firdaus mengecam adanya kejadian pencopotan jilbab petugas Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024. Menurut senator asal DKI Jakarta itu, kejadian tersebut menjadi bentuk kemunduran dalam menjaga kebhinekaan dan keberagaman bangsa Indonesia.
Dailami mengatakan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) merupakan pihak yang bertanggung jawab atas kejadian itu. Pasalnya, Paskibraka berada di bawah pembinaan BPIP. Karena itu, ia menyayangkan tindakan BPIP, yang notabenenya harus menguatkan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan toleransi.
"Ini menjadi catatan buruk dan sangat fatal untuk BPIP sebagai lembaga yang seharusnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka justru melakukan tindakan yang menjadikan lembaga ini jauh melenceng dari nilai nilai Pancasila," kata dia melalui keterangannya, Rabu (14/8/2024).
Menurut Dailami, pencopotan jilbab terhadap Paskibraka putri itu jelas merupakan tindakan yang tidak mencerminkan serta mengedepankan makna yang terkandung dalam Pancasila. Sebab, tindakan itu sama dengan merampas hak petugas Paskibraka untuk menjaga prinsip dalam beragama.
Ia mencontohkan, tidak pernah ada kasus serupa ketika pembinaan Paskibraka masih di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). "Semua punya kesempatan sama dengan apapun latar belakangnya," kata dia.
Dailami mengimbau pemerintah harus memberikan perhatian khusus atas peristiwa tersebut. Dengan begitu, kejadian serupa tidak lagi terjadi lagi di kemudian hari.
"Saya meminta pemerintah untuk dapat menindak dengan tegas apabila ditemukan unsur paksaan kepada para petugas Paskibraka muslimah untuk mencopot jilbabnya agar mereka dapat tetap terpilih untuk bertugas," kata senator asal DKI Jakarta itu.
Penjelasan kepala BPIP..
Ikuti Whatsapp Channel Republika