Keempat, Gus Yaqut juga meminta forum Rakernas juga membahas skema pembiayaan haji. "MUI baru saja mengeluarkan fatwa terkait biaya haji. Isu ini perlu menjadi perhatian bersama dengan BPKH, bagaimana kira-kira skema penerapannya," ujar dia.

Sejak 2022, Kemenag sudah menggulirkan skema biaya haji berkeadilan. Gus Yaqut menyampaikan, Muzakarah Perhajian di Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo pernah merekomendasikan untuk keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dan pemenuhan syarat istitha'ah, maka perlu penyesuaian biaya perjalanan ibadah haji (Bipih).

Rekomendasi tersebut dikeluarkan mengingat besarnya penggunaan nilai manfaat dana haji pada operasional haji tahun 1443 H/2022 M. "Saya harap isu ini menjadi pembahasan juga di dalam Rakernas kali ini," ujar Gus Yaqut.

Kelima, Gus Yaqut juga meminta agar melakukan evaluasi terkait kebijakan penerapan istitha'ah kesehatan. Pada tahun ini, jumlah jamaah haji wafat ada 461 orang. Angka ini menurun dibanding tahun lalu di mana jumlah jemaah wafat mencapai 773 orang.

"Saya minta Rakernas ini juga melakukan evaluasi terhadap kebijakan penerapan istitha’ah kesehatan dan membuat rekomendasi perbaikan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025," kata Gus Yaqut.

Terakhir, dia meminta peserta Rakernas lebih cermat mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Seperti diketahui, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sudah mengumumkan kuota haji Indonesia tahun 2025 sebesar 221 ribu berikut jadwal tahapan persiapan haji.

"Belajar dari tahun 2024, yang merupakan tahun pertama di mana Raker BPIH dilakukan sebelum penandatanganan MoU, maka kita perlu cermat dalam mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025," jelas Gus Yaqut.

"Kita tentu tidak berharap ekses dan dinamika perhajian saat ini terulang lagi di tahun depan," ucap dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika