Laporan jurnalis Republika, Muhyiddin, dari Makkah, Arab Saudi
REPUBLIKA.CO.ID, MAKKAH -- Pihak Kementerian Agama (Kemenag) RI bersilaturahim dengan para pimpinan Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (FK KBIHU) di Masjid Hotel 602, Jarwal, Makkah, Arab Saudi, hari ini. Menurut Direktur Bina Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Arsyad Hidayat, pertemuan itu untuk semakin mempersiapkan pelayanan kepada jamaah jelang puncak musim haji 1445 H/2024 M.
Dia mengatakan, pihaknya juga telah meminta KBIHU agar dapat mengedukasi jamaah terkait kebijakan melintas (murur) di Muzdalifah yang mulai diberlakukan pada tahun ini. Harapannya, pelaksanaan murur itu akan berlangsung lancar.
"Inilah pentingnya kita berkomunikasi dan silaturrahim. Sebab, terkadang permasalahan akan muncul bila jarang bertemu," ujar Arsyad di hadapan puluhan pembimbing ibadah haji di Makkah, Sabtu (8/6/2024) waktu Arab Saudi.
Ia mengapresiasi peran KBIHU yang selama ini membimbing jamaah haji Indonesia. Harapannya, para pimpinan KBIHU terus meningkatkan bimbingan tersebut agar para tamu Allah ini benar-benar memahami aturan yang ada, baik dalam konteks syariat Islam maupun kebijakan pemerintah Arab Saudi.
"Saya minta, KBIHU memberikan penguatan dan hikmah pada para jamaah haji itu," ucap dia.
Dalam forum ini, Arsyad Hidayat juga melakukan sosialisasi tentang rencana dan skema penyelengaraan ibadah haji 1445 H/2024 M, khususnya yang berkaitan dengan murur di Muzdalifah. Rangkaian ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) pada tahun ini akan dimulai sejak 15 Juni 2024 atau 9 Dzulhijjah 1445 H.
Ia mengatakan,kebijakan murur diambil dalam rangka menjaga dan menyelamatkan jiwa jamaah haji, termasuk yang berasal dari Indonesia. Seperti diketahui, RI selalu mengirimkan jamaah haji dalam jumlah yang signifikan atau bahkan terbesar dibanding negara-negara lain.
"Kalau kebijakan murur ini tidak dipilih, pasti akan terjadi kepadatan yang luar biasa di Muzdalifah. Semuanya sudah diperhitungkan oleh pemerintah,” jelas Arsyad.
Karena itulah, ia meminta dukungan dari pelbagai pihak, termasuk KBIHU. Sebagai mitra Kemenag RI, lanjut Arsyad, FK KBIHU dapat turut memberikan edukasi kepada jamaah terkait murur ini.
Turut hadir dalam pertemuan ini adalah Kepala Daerah Kerja (Daker) Makkah Khalilurrahman; Kepala Seksi Bimbingan Ibadah Daker Makkah Imam Khoiri; para konsultan ibadah Daker Makkah; serta jajaran pengurus FK KBIHU se-Indonesia.
Untuk musim haji pada tahun ini, pemerintah Arab Saudi memberlakukan kebijakan yang mengarahkan agar sebanyak 40 ribu sampai 55 ribu jamaah haji Indonesia melakukan skema murur saat melintasi Muzdalifah. Yang dimaksud dengan murur adalah skema yang dengannya jamaah haji hanya melewati area Muzdalifah, tanpa turun dari kendaraan.
Mereka bisa langsung bertolak dari Arafah ke Muzdalifah, untuk selanjutnya langsung menuju Mina. Dengan demikian, tidak seperti lazimnya prosesi rukun haji bahwa jamaah harus bermalam sejenak (mabit) di Muzdalifah.
Mereka yang akan diprioritaskan ikut dalam skema murur ini adalah jamaah dengan risiko tinggi (risti). Begitu pula dengan yang lanjut usia (lansia), menyandang disabiltas, serta para pendamping lansia.
“Jamaah yang masuk dalam kelompok murur, akan mulai diberangkatkan dari Arafah pada tanggal 9 Dzulhijah mulai pukul 19.00 waktu Arab Saudi (WAS). Ini KBIHU harus paham dan harus tahu sehingga bisa membantu menyiapkan jamaahnya yang ikut murur agar siap pada waktu tersebut,” kata Arsyad.
“Kita berharap, kalau skema ini berhasil dijalankan, maka seluruh jamaah haji Indonesia telah berada di Mina sebelum tengah hari pada tanggal 10 Dzulhijjah,” sambung dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika