REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa menginisiasi pembentukan Komite Perempuan Indonesia untuk Perdamaian Dunia saat acara Halal bi Halal PP Muslimat NU di Aula Auditorium HM Rasjidi Kementerian Agama RI Jakarta, Sabtu (4/5/2024). Komite tersebut dibentuk untuk menyuarakan perdamaian dunia dari para perempuan Indonesia.
Hadir dalam acara tersebut, Ketua Dewan Pakar PP Muslimat NU Nyai Hj Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, Ketua PBNU Dr KH Abdul Moqsith Ghazali, Ketua Umum Kowani Giwo Rubiyanto, Pimpinan Baznas RI Saidah Sakwan, dan Ketua Laziznu Habib Ali Hasan Al Bahar. Acara tersebut juga diikuti peserta virtual dari seluruh PC dan PW Muslimat NU Se Indonesia.
“Saat ini dunia sedang tidak sedang baik-baik saja. Di Timur Tengah, kita tidak tahu kapan perang Israel dengan Palestina akan berakhir, juga ditambah dengan konflik baru Israel dengan Iran. Di sisi lain, perang Rusia dan Ukraina juga belum diketahui kapan akan berakhir,” ujar Khofifah.
Untuk itu, dalam forum yang dihadiri oleh para pimpinan strategis organisasi perempuan Indonesia tersebut, Khofifah mengajak seluruh organisasi perempuan bersatu dan membangun langkah nyata guna merespons kondisi dunia yang sedang gaduh dengan konflik dan peperangan.
"Perempuan dan anak tidak hanya menjadi korban perang tapi juga berada dalam situasi paling rentan. Isu inilah yang harus menjadi pokok perhatian dunia," katanya.
Khofifah mengatakan, sejauh ini Muslimat NU telah tiga kali mengirimkan bantuan untuk warga Palestina yang menjadi korban peperangan dan juga yang sedang mengungsi di Rafah maupun di Yordanis. Beberapa Lembaga dan organisasi di Indonesia juga telah melakukan hal yang sama.
“Tapi tentu hal tersebut tidak cukup. Mumpung di sini ada Ketua Umum Kowani, juga hadir pula Mbak Yenny Wahid yang tak lain adalah Ketua Bidang Luar Negeri PP Muslimat NU. Bersama dengan kekuatan organisasi perempuan di Indonesia, kami Muslimat NU ingin membangun sinergi dan menginisiasi gerakan perempuan, mengirim tim komite kemanusiaan untuk langsung bertemu dengan Sekjen PBB,” tegas Khofifah.
Menurut Khofifah, langkah ini akan menjadi kekuatan luar biasa untuk menyampaikann pesan kepada PBB dan dunia bahwa perempuan Indonesia, tidak ingin perang terjadi dan segera diakhiri dan berlangsung secara berkepanjangan. Bahwa suasana aman, damai dan tenteram dibutuhkan oleh seluruh umat manusia yang ada di dunia.
Gerakan Komite Perempuan Indonesia untuk Perdamaian Dunia sebuah upaya menggugah dunia. Khofifah menegaskan dunia butuh suasana aman, damai dan tenteram.
"Kita semua rindu balutan kemanusian dalam damai, aman, nyaman dan tenteram serta kebaikan-kebaikan. Saya rasa potensi perempuan Indonesia sangat besar untuk menggugah dunia,” tuturnya.
Untuk itu, Khofifah turut mengajak organisasi perempuan di seluruh Indonesia untuk bergabung dan menyatukan langkah. Khofifah yakin bahwa potensi perempuan Indonesia sangat luar biasa untuk ikut bersuara pada dunia. Terlebih di dalamnya ada Muslimat NU, ada Fatayat NU, ada Aisiyah, Nasyiatul Aisyiyah, dan berbagai organisasi perempuan Indonesia yang lain.
“Saya yakin Menteri Agama akan memberikan dukungan, begitu pun dengan Baznas dan lembaga lainnya yang juga memiliki semangat perdamaian yang sama," imbuhnya.
Sebagai langkah konkret, dalam forum itu juga disepakati bahwa gerakan dan pembentukan komite ini akan diemban oleh Ketua Umum Kowani Giwo Rubiyanto. Sedangkan Yenny Wahid selaku Ketua Bidang Luar Negeri PP Muslimat NU akan diamanahi untuk membangun komunikasi dengan Sekjend PBB dan menjembatani agar komite ini bisa terbang ke New York dan menyuarakan damai pada dunia.
“Tugas ini memang tidak ringan. Tapi InsyaAllah pahalanya dan resonansinya besar. Ini adalah upaya kita menggugah dunia yang dilengkapi doa, munajat dan ikhtiar kita. InsyaAllah ini cara kita membuka pintu langit agar Allah menurunkan kedamaian dan keamanan serta ketentraman di bumi yang kita huni dan upaya kita untuk heal the world, menyembuhkan dunia,” kata Gubernur Jawa Timur Periode 2019/2024 ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika