REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin, mengatakan Ramadhan 1445 H ini merupakan yang terakhir dijalaninya sebagai wapres.
Ramadhan tahun depan, Kiai Ma’ruf akan menjalaninya bukan lagi dengan status wakil presiden. Tapi menjadi masyarakat biasa yang aktif dalam aktivitas kemasyarakatan, keagamaan dan dunia dakwah.
“Ini merupakan bulan Ramadhan terakhir saya sebagai wapres. Bukan Ramadhan yang terakhir, bukan ya. Sebagai wapres ya. sebab nanti sudah, Insya Allah Ramadhan yang akan datang saya tidak di sini lagi, tapi saya berharap komunikasi kita tidak putus walaupun tidak jadi wapres,” kata Ma’ruf saat buka puasa bersama dengan awak media di Rumah Dinas Wapres RI di Jakarta, Senin (1/4/2024).
Ma’ruf menyebut walau tak lagi jadi wapres, dia masih akan aktif di dunia dakwah. Karena dunia dakwah adalah bagian penting dalam hidupnya selama ini.
Karena sebelum jadi wapres, Ma’ruf adalah pengasuh pondok pesantren, aktif di Majelis Ulama Indonesia di mana dia adalah Ketua Umum MUI periode 2015-2020.
“Banyak saya kira kegiatan lain saya akan tentu kembali ke habitat saya lagi, dan saya tentu tidak ingin tidak akan mungkin melepaskan diri dari kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan terutama keagamaan karena itu bagian dari hidup saya,” ujar Wapres.
Walau bukan lagi Wapres, Ma’ruf menyebut ia akan berusaha tetap aktif menjadi mitra pemerintah dalam urusan keagamaan. Karena di MUI, kata dia disamping kegiatan melayani umat, juga menjadi mitra pemerintah.
“Jadi selama itu juga terus selalu berkomunikasi dengan pemerintah, bermitra dalam masalah pemerintahan. Dan saya tentu saya tidak akan bisa melepaskan diri dari hidup keumatan maupun kebangsaan dan kenegaraan,” kata Ma’ruf menambahkan.
Selama hampir lima tahun ini, Wapres menyebut dalam melaksanakan tugasnya, banyak terbantu oleh kehadiran insan media. Yakni dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.
Media menyampaikan program-program pemerintah kepada masyarakat. Dan media juga kata dia menyampaikan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah.