REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi meminta negara-negara yang telah memutuskan menangguhkan pendanaan bagi Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mempertimbangkan lagi keputusannya. Hal itu disampaikannya ketika berpartisipasi dalam ASEAN-European Union Ministerial Meeting ke-24 yang diselenggarakan di Brussels, Belgia, Jumat (2/2/2024)

“Di dalam kesempatan itu (ASEAN-European Union Ministerial Meeting-red), Indonesia juga menyampaikan appeal agar negara-negara yang menunda dukungan keuangan ke UNRWA untuk dapat mempertimbangkan kembali posisinya. Jangan sampai keputusan tersebut menjadi collective punishment kepada rakyat Palestina,” kata Retno dalam keterangan persnya yang dirilis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Sabtu (3/2/2024).

Langkah sejumlah negara menangguhkan pendanaan untuk UNRWA dipicu oleh dugaan keterlibatan sejumlah staf tersebut dalam serangan dan operasi infiltrasi Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. “Indonesia mendukung dibentuknya investigasi yang independen, kredibel, dan transparan untuk membuktikan tuduhan yang disampaikan kepada sejumlah pekerja UNRWA secara appropriate,” ujar Menlu Retno.

Isu UNRWA turut dibahas Retno ketika melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah menlu negara anggota Uni Eropa, seperti Belanda, Belgia, Slovenia, dan Finlandia. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, Retno juga menekankan pentingnya peran UNRWA bagi rakyat Palestina.

Belasan negara, termasuk di dalamnya Jerman, Swiss, Italia, Kanada, Finlandia, Australia, Inggris, Belanda, Amerika Serikat (AS), Prancis, Austria, dan Jepang, telah menangguhkan pendanaan mereka untuk UNRWA. Langkah itu diambil sebagai respons atas dugaan adanya 12 staf UNRWA yang terlibat dalam serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. UNRWA telah mengumumkan bahwa mereka sudah memutuskan kontrak dengan para staf terkait.

Jika aliran pendanaan disetop, UNRWA terancam tidak bisa lagi menyalurkan bantuan kepada para pengungsi Palestina, termasuk mereka yang berada di Jalur Gaza, setelah akhir Februari. “Jika pendanaan tidak dilanjutkan, UNRWA tidak akan dapat melanjutkan layanan dan operasinya di seluruh wilayah, termasuk di Gaza, setelah akhir Februari,” kata seorang juru bicara UNRWA, Senin (29/1/2024).

Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini mengaku terkejut bahwa beberapa negara, termasuk AS, Australia, Inggris, Prancis, dan Kanada, memilih membekukan pendanaan untuk lembaganya sebagai tanggapan atas dugaan keterlibatan staf UNRWA dalam serangan Hamas ke Israel pada Oktober tahun lalu.

“Akan sangat tidak bertanggung jawab jika memberikan sanksi kepada sebuah badan dan seluruh komunitas yang dilayaninya karena tuduhan tindakan kriminal terhadap beberapa individu, terutama pada saat perang, pengungsian dan krisis politik di wilayah tersebut,” kata Lazzarini, Ahad (28/1/2024) lalu, dikutip laman Anadolu Agency.

Lazzarini mengingatkan, UNRWA adalah lembaga kemanusiaan utama di Gaza. Dia menyebut lebih dari 2 juta orang di Gaza bergantung pada UNRWA untuk kelangsungan hidup mereka. “Banyak yang kelaparan karena waktu terus berjalan menuju bencana kelaparan yang akan terjadi. Badan ini mengelola tempat penampungan bagi lebih dari satu juta orang dan menyediakan makanan serta layanan kesehatan dasar bahkan pada puncak permusuhan,” ungkapnya.

“Saya mendesak negara-negara yang telah menangguhkan pendanaan mereka untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka sebelum UNRWA terpaksa menghentikan respons kemanusiaannya. Kehidupan masyarakat di Gaza bergantung pada dukungan ini dan begitu pula stabilitas regional,” tambah Lazzarini.

Israel tidak sekali menuduh staf-staf UNRWA bekerja atau terlibat dalam operasi Hamas. Hal itu menjadi dalih bagi Israel untuk menyerang fasilitas-fasilitas UNRWA di Gaza. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika