REPUBLIKA.CO.ID, DAVOS -- Kepala Staf Kepresidenan Ukraina Andriy Yermak mengatakan Cina harus terlibat dalam pembicaraan untuk mengakhiri perang dengan Rusia. Pernyataan ini disampaikan usai pertemuan diplomatik tingkat tinggi yang digelar menjelang World Economic Forum (WEF) di Swiss.
Yermak mengatakan, penting bagi Cina yang merupakan sekutu Rusia untuk ikut serta saat Kiev mengusulkan pertemuan untuk memformulasikan perdamaian. Perdana Menteri Cina Li Qiang akan memimpin delegasi ke Davos pekan ini.
Saat ditanya apakah Presiden Volodymyr Zelenskyy akan bertemu dengan Li. Yermak menjawab "lihat nanti," ia menambahkan ia tidak melihat agenda final Zelenskyy.
Zelenskyy tiba di Bern, Swiss untuk bertemu Presiden Federasi Swiss Viola Amherd, pada Senin (15/1/2024). Kanselir Swiss Ignazio Cassis juga akan menghadiri pertemuan dengan Yermak. "Kami harus melakukan segalanya untuk mengakhiri perang ini," katanya Ahad (14/1/2024).
"Cina memainkan peran signifikan, kami harus mencari cara untuk bekerja sama dengan Cina mengenai ini," tambahnya. Ia mengatakan Rusia dan Ukraina tidak bersedia membuat konsesi.
Seorang sumber mengatakan Zelenskky juga akan bertemu dengan CEO JPMorgan, Chase Jamie Dimon di Davos pekan ini. Bloomberg News yang pertama kali melaporkan rencana Zelenskyy bertemu Dimon.
Pada Februari 2022 lalu Presiden Rusia Vladimir Putin mengirimkan puluhan ribu tentara ke Ukraina. Langkah ini memicu konfrontasi terbesar Rusia dengan Barat sejak Krisis Rudal Kuba tahun 1962.
Cassis mengatakan negara-negara seperti Brasil, India dan Afrika Selatan sudah berdialog dengan Rusia. Mereka terlibat dalam diskusi di Davos dan dapat memainkan peran penting.
Seorang pejabat Uni Eropa mengatakan mitra-mitra Barat Ukraina sudah mengungkapkan dukungan tak tergoyahkan bagi Kiev dan rencana perdamaiannya. Blok itu juga menyerukan negara-negara Bagian Selatan untuk menegaskan pada Rusia pentingnya menghormati piagam PBB dan prinsip-prinsipnya untuk kepentingan keamanan dunia.
Peran negara Bagian Selatan atau Global South dalam pembicaraan formula perdamaian Ukraina menjadi fokus menjelang pertemuan di Davos. Banyak negara non-blok berasal dari Afrika, Amerika Latin, Timur Tengah dan Asia tidak memihak dalam perang Ukraina.
Seorang pejabat Uni Eropa mengatakan mitra-mitra Global South mengungkapkan simpatinya pada nasib Ukraina. Beberapa menyatakan perlunya terlibat dalam keprihatinan Rusia.
Yermak mengatakan tidak ada yang bertanya padanya mengenai mengompromikan wilayah. Zelenskyy tidak menghadiri pertemuan tingkat tinggi pada Ahad kemarin.
Namun Cassis mengatakan, ia akan hadir dalam pertemuan di Davos dan memberi kesempatan bagi para diplomat untuk berbicara dengannya. Zelenskyy diwakili Yermak yang mengatakan terdapat 18 negara Asia, 12 negara Afrika dan enam negara Amerika Selatan yang hadir. "Negara-negara Global South meningkatkan keterlibatannya dalam upaya kami," kata Yermak di aplikasi kirim-pesan Telegram.
Ukraina yang mendapat dukungan kuat dari sekutu-sekutunya mengatakan tidak akan menyerah sampai merebut kembali semua wilayah yang diduduki Rusia. Namun masih belum diketahui apakah Global South akan menyetujui formula perdamaian.
Penasihat keamanan nasional Nigeria Nuh Ribadu mengatakan, negara penghasil minyak itu berpihak pada Zelenskky. Ia mengatakan Nigeria akan terdampak pada kenaikan harga pangan.
Pembicaraan Ahad kemarin juga dihadiri Perwakilan Khusus AS untuk Pemulihan Ekonomi Ukraina Penny Prizker serta Asisten Menteri Luar Negeri untuk Wilayah Eropa dan Eurasia AS James O'Brien. Kekhawatiran mengenai dukungan AS terhadap Ukraina di tahun politik semakin meningkat.
Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, diperkirakan akan membahas itu di WEF. Sepuluh poin rencana perdamaian Zelenskky mencakup penarikan pasukan Rusia dan penghentian pertempuran serta pemulihan perbatasan dengan Rusia. Moskow yang kini menguasai seperlima wilayah Ukraina menolak "formula perdamaian" Zelenskky karena bertujuan meraih perdamaian tanpa partisipasi Rusia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika