Jumat 24 Nov 2023 22:42 WIB

Mesir Usulkan Pembentukan Negara Palestina tanpa Militer 

Israel tetap menyiagakan pasukannya.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Muhammad Hafil
Bendera Palestina. Ilustrasi
Foto: Reuters
Bendera Palestina. Ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID,KAIRO – Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menyerukan pembentukan Negara Palestina yang terdemiliterisasi. Menurut dia, hal itu akan menjadi solusi bagi konflik Israel-Palestina saat ini.

“Kami siap jika negara ini (Palestina) mengalami demiliterisasi, dan ada jaminan kehadiran kekuatan, baik dari NATO, PBB, atau pasukan Arab atau Amerika. Sehingga kita dapat mencapai keamanan bagi kedua negara, Negara Palestina yang baru lahir dan Negara Israel,” ujar Sisi dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez dan Perdana Menteri Belgia Alexander De Croo di Kairo, Jumat (24/11/2023), dilaporkan kantor berita Mesir, MENA.

Baca Juga

Meski mengusulkan negara yang terdemiliterisasi, Sisi tetap mempertahankan dukungan terhadap aspirasi rakyat Palestina, yaitu terkait cakupan wilayah sesuai perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. “Harus ada negara Palestina sesuai perbatasan 4 Juni (1967), dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, berdampingan dengan Israel,” kata Sisi.

Dia menekankan perlunya pengakuan negara Palestina oleh komunitas internasional dan membawanya ke PBB. Israel dan Hamas telah memulai gencatan senjata selama empat hari di Jalur Gaza pada Jumat. Gencatan senjata terlaksana setelah Israel menggempur Gaza selama 48 hari tanpa jeda.

 

Gencatan senjata berlaku menyeluruh di wilayah selatan serta utara Gaza. Selama gencatan senjata berlangsung, bantuan kemanusiaan akan dialirkan ke Gaza, termasuk di dalamnya bahan bakar. Sejak menggempur Gaza pada 7 Oktober 2023, Israel diketahui melarang pengiriman bahan bakar ke Gaza.

Mesir mengungkapkan, 130 ribu liter solar dan empat truk gas akan dikirim ke Gaza setiap hari melalui Rafah selama masa gencatan senjata berlangsung. Selain itu, terdapat 200 truk pengangkut bantuan kemanusiaan lainnya yang bakal masuk ke Gaza setiap harinya.

Sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata, Hamas akan membebaskan 13 warga Israel yang sudah mereka sandera sejak 7 Oktober 2023. Sebagai timbal balik atas pembebasan sandera oleh Hamas, Israel pun akan membebaskan 39 warga Palestina yang mendekam di penjara-penjara Israel.

Selama periode gencatan senjata, Hamas akan membebaskan total 50 warga Israel yang mereka tawan. Ketika melakukan operasi infiltrasi ke Israel pada 7 Oktober 2023, Hamas diperkirakan menculik lebih dari 240 orang, terdiri dari warga Israel, warga Israel berkewarganegaraan ganda, dan warga asing.

Militer Israel mengungkapkan, pasukannya akan tetap disiagakan di belakang garis gencatan senjata selama periode gencatan senjata berlangsung. Namun, Israel tak menjelaskan di mana mereka menempatkan pasukannya.

 

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement