“Pemerintah Swedia diharapkan menanggapi secara bertanggung jawab tuntutan paling jelas dari umat Islam dan monoteis, dengan secara serius mematuhi prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Sekaligus mencoba mempromosikan etika dan hidup berdampingan secara damai antaragama, melalui langkah-langkah praktis dan efektif,” ujar Kanaani.

Sejak awal tahun ini, insiden penodaan kitab suci umat Islam telah dilaporkan di Swedia, Denmark, dan Belanda.

Sebelumnya, dalam sesi ke-78 Majelis Umum PBB (UNGA 78), para pemimpin Muslim menyampaikan kecaman terhadap negara-negara Barat atas pembakaran Alquran. Mereka juga mengecam tindakan melindungi otoritasnya, yang diklaim sebagai bentuk kebebasan berpendapat atas tindakan yang diskriminatif.

Swedia merupakan salah satu negara yang telah menyaksikan serangkaian pembakaran kitab suci Islam itu. Pemerintahnya menyuarakan kecaman, tetapi mengatakan tidak dapat menghentikan tindakan yang dilindungi undang-undang kebebasan berekspresi.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengambil sikap san telah memberikan tekanan selama berbulan-bulan pada Swedia, atas penerimaan aktivis Kurdi yang dianggap Turki sebagai teroris. Ia mengatakan negara-negara Barat sedang melihat wabah rasisme termasuk Islamofobia.

"Ini telah mencapai tingkat yang tidak dapat ditoleransi. Sayangnya, politisi populis di banyak negara terus bermain api dengan mendorong tren berbahaya tersebut," ujar dia kepada Majelis Umum PBB.

Erdogan lantas menyebut mentalitas yang mendorong serangan keji terhadap Alquran di Eropa, dengan membiarkannya berkedok kebebasan berekspresi, pada dasarnya menggelapkan masa depan Eropa melalui tangan mereka sendiri. Seperti yang diketahui, aksi protes di Swedia yang melibatkan pembakaran Alquran diorganisir oleh pengungsi Salwan Momika, telah memicu kemarahan di Timur Tengah termasuk negara asalnya, Irak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika