Selasa 05 Sep 2023 10:28 WIB

Israel Resmi Buka Kedutaan Besar di Bahrain

Menlu Israel menghadiri upacara resmi pembukaan misi diplomatik tersebut.

Rep: Fuji E Permana/ Red: Ani Nursalikah
Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen dan Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif bin Rashid Alzayani resmi meresmikan Kedutaan Besar Israel di Manama, Bahrain, 4 September 2023.
Foto: Reuters
Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen dan Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif bin Rashid Alzayani resmi meresmikan Kedutaan Besar Israel di Manama, Bahrain, 4 September 2023.

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Israel secara resmi membuka kedutaan besarnya di Bahrain pada Senin (4/92023), tiga tahun setelah kedua belah pihak menormalisasi hubungan dan ketika Washington menekan Riyadh untuk melakukan kesepakatan serupa yang akan menjadi kemenangan diplomatik terbesar Israel di wilayah tersebut.

Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen menghadiri upacara resmi pembukaan misi diplomatik saat berkunjung ke Bahrain yang dihadiri delegasi pengusaha dan pejabat pemerintah.

Baca Juga

"Menteri Luar Negeri (Bahrain) dan saya sepakat kita harus bekerja sama untuk meningkatkan jumlah penerbangan langsung, pariwisata, volume perdagangan, dan investasi," kata Cohen dalam upacara tersebut, dilansir dari Al Arabiya, Selasa (5/9/2023)

Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif Al Zayani mengatakan peresmian kedutaan tersebut menandakan komitmen bersama Bahrain dan Israel terhadap keamanan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat di wilayah.

Kesepakatan normalisasi antara Bahrain dan Israel merupakan bagian dari serangkaian perjanjian yang dikenal dengan Abraham Accords, yang juga ditandatangani dengan Uni Emirat Arab (UEA), Maroko, dan Sudan.

Pembukaan kedutaan besar Israel di Bahrain terjadi ketika Amerika Serikat (AS) menekan sekutu tradisionalnya, Riyadh, untuk menandatangani perjanjian serupa untuk Arab Saudi, negara besar Muslim dan rumah bagi tempat-tempat suci umat Islam.

Namun, Riyadh sejauh ini menolak tekanan Amerika dan mengaitkan langkah tersebut dengan pembentukan negara Palestina sebagai bagian dari solusi dua negara terhadap konflik Israel-Palestina, serta tuntutan lainnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement