REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Para pemimpin komunitas Arab Badui di Israel selatan menyalahkan pemerintah Israel karena bekerja tanpa henti untuk memindahkan 35 desa Badui ilegal di Negev. Tujuan Israel adalah untuk menguasai tanah.
Anggota Komite Lokal untuk Melindungi Al-Araqeeb Aziz Touri mengatakan upaya memindahkan Badui dari tanah mereka dilakukan setiap hari oleh pihak berwenang dan para pemukim dengan cara menghancurkan rumah, mencegah penggembalaan, menyita domba, dan menangkap Badui dengan alasan mereka ditemukan secara ilegal di suatu lokasi.
"Di bawah pemerintahan sayap kanan ekstremis, langkah-langkah untuk menghancurkan desa-desa ilegal dipercepat, untuk memajukan rencana pemukiman Yahudi, dengan mengorbankan penduduk asli tanah itu," kata dia, seperti dilansir Israel National News, Rabu (9/8/2023).
Dia menuturkan, kebijakan Israel terhadap Badui diekspresikan dengan mempersulit akses layanan dasar, pertempuran melawan poligami di masyarakat Badui, dan dari waktu ke waktu juga merusak hasil pertanian.
Touri juga mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam lingkup penghancuran rumah. Sementara penduduknya sendiri terus bertahan di tanah mereka dan menentang rencana Yudaisasi.
Touri tidak menyebutkan bahwa pemukiman Arab Badui ilegal di Israel selatan berkembang dari hari ke hari, dengan lusinan rumah baru dibangun di setiap daerah setiap hari, dan perluasan kota secara umum terlihat dari jalan raya terdekat dalam beberapa bulan.
Ekspansi ini dilakukan tanpa persetujuan dari pemerintah Israel dalam upaya yang sebagian besar berhasil untuk menciptakan fakta di lapangan.
Atia al-Asam, kepala Dewan Daerah Desa Ilegal di Negev, menuturkan, penduduk Badui pada prinsipnya menolak kebijakan Komite Menteri untuk Masalah Badui, yang bertujuan untuk mencari solusi atas masalah desa yang tidak diakui dengan mendorong evakuasi berdasarkan kesepakatan.
Dia juga menyebut kebijakan Israel rasis. "Menggunakan kekerasan terhadap penduduk Badui tidak akan berhasil, dan rencana pemerintah akan gagal," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika