REPUBLIKA.CO.ID, MANADO -- Kementerian Agama (Kemenag) meningkatkan koordinasi persiapan Gebyar Moderasi Beragama di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2023.
"Kerukunan yang akan diagendakan setiap tahun dan susunan kepanitiaan untuk kegiatan Gebyar Moderasi Beragama," kata Kakanwil Kemenag Sulut Sarbin Sehe melalui Kabag TU Basri Saenong, di Manado, Sabtu (3/6/2023).
Agenda yang dibahas dalam rapat koordinasi ini antara lain, antisipasi konflik dalam pemilu, karnaval moderasi beragama tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada18 Agustus 2023 sertapidato Kerukunan.
Dia mengatakan Kementerian Agama bersama seluruh pemangku kepentingan di Sulawesi Utara terus membumikan gerakan moderasi beragama untuk merawat dan melestarikan kerukunan dan harmoni hidup di Bumi Nyiur Melambai.
"Gebyar Moderasi Beragama yang direncanakan pada bulan Agustus nanti yang menjadi program prioritas Kementerian Agama, termasuk moderasi beragama harus terus digelorakan untuk merawat kerukunan di Bumi Nyiur Melambai," ungkap Basri.
Kabag TU Basri juga berterima kasih dan memberi apresiasi kepada mitra kerja Kementerian Agama terutama FKUB Sulut, FKUB Kabupaten/Kota, pemprov, pemkab/pemkot yang terus berkolaborasi menjaga dan merawat kerukunan di Sulut.
Kemudian, Ketua FKUB Sulut Pdt Lucky Rumopa menyerahkan sertifikat mediator kepada beberapa peserta yang telah lulus mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Mediator yang dilaksanakan PKUB Kemenag RI bekerjasama dengan WMC UIN Walisongo pada bulan Maret 2023 yang lalu.
Hadir dalam kegiatan ini Ketua FKUB Sulut Lucky Rumopa, Sekretaris FKUB Sulut Hanny Sumakul, Kaban Kesbangpol Sulut yang diwakili Vonny Pangalila serta pengurus FKUB Provinsi Sulut dan Kabupaten/Kota se-Sulut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika