REPUBLIKA.CO.ID, MALANG – Muhammadiyah tidak antipartai politik karena dalam sejarah tidak ada ideologi yang mempertentangkan keduanya.
Hal itu disampaikan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Busyro Muqoddas dalam konsolidasi Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) se-Jawa di Kapal Garden Hotel, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), beberapa waktu lalu.
Busyro juga menyebut hubungan Muhammadiyah dan politik jelas termaktub dalam matan dan cita-cita Muhammadiyah.
"Sebagai organisasi, Muhammadiyah tidak lepas dari intensitas habluminallah dan habluminannas. Pun dengan kegiatan politik, terutama pada bidang politik kreatif, maka kita harus lebih hikmah. Kata hikmah di sini merupakan perpaduan antara kepekaan qolbun salim dan kepekaan akal waras atau akal budi,” ungkap Busyro dalam pesan resmi yang diterima Republika.co.id, Selasa (23/5/2023).
Walaupun bukan partai politik, dia menegaskan, Muhammadiyah memiliki tradisi demokrasi yang baik. Begitu pula dengan proses demokratisasi.
Sebagai salah satu unsur chief strategy officer (CSO), Muhammadiyah tetap akan memasang posisi menjaga jarak, apalagi melihat politik praktis seperti sekarang. Muhammadiyah akan tetap konsisten untuk memperkuat jati dirinya, menebar kebermanfaatan pada masyarakat, karena hal itu adalah amanat Allah SWT dan amanat muktamirin.
Adapun mengenai kegiatan konsolidasi tersebut menjadi yang pertama dan akan disusul di lima regional lainnya. Dalam kesempatan itu, LHKP Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim juga meluncurkan platform Maklumat.id. Situs ini merupakan media online yang menjadi corong umat, khususnya yang berkaitan dengan politik.
Baca juga: Mualaf Theresa Corbin, Terpikat dengan Konsep Islam yang Sempurna Tentang Tuhan
Sementara itu, Rektor UMM, Fauzan, mengatakan, yang paling penting dari agenda konsolidasi ini adalah hasil akhir.
Dalam hal mempersiapkan kader dari Muhammadiyah, LHKP perlu menggunakan paradigma yang berbeda agar para kader nantinya bisa diterima dari khalayak mana pun. Itu seperti halnya Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang telah banyak melakukan kerja sama dengan banyak pihak.
Dia mencontohkan, UMM telah terlibat dengan sederet pemerintah daerah untuk membantu dan berkontribusi langsung di daerah terkait. Kemudian, UMM memberikan masukan di banyak aspek dan sektor. Terbaru, UMM telah berkolaborasi dengan Pemkab Tabanan mengenai subak di Bali.
Fauzan juga menambahkan, keinklusifan atau cara pandang terbuka harus menjadi napas dari LKHP, apalagi jika akhir yang diinginkan lembaga ini adalah hikmah. "Dengan begitu, Muhammadiyah tidak hanya berkembang dari segi biologisnya saja, tetapi berkembang pula sosiologis dan ideologinya," kata dia menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
