REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Israel mengumumkan akan mengizinkan 10 ribu jamaah Palestina untuk menghadiri sholat Jumat di Masjid Al Aqsa di Yerusalem Timur selama bulan suci Ramadhan, yang dimulai pada Rabu (18/2/2026). 

“Sepuluh ribu jamaah Palestina akan diizinkan masuk ke Bukit Bait Suci untuk sholat Jumat sepanjang bulan Ramadhan, dengan syarat mendapatkan izin harian khusus terlebih dahulu,” kata COGAT, badan kementerian pertahanan Israel yang bertanggung jawab atas urusan sipil Palestina di wilayah pendudukan, dalam sebuah pernyataan yang dikutip Arabnews, Kamis (19/2/2026).

Namun, otoritas Israel juga memberlakukan pembatasan masuk ke kompleks masjid, hanya mengizinkan akses bagi pria berusia 55 tahun ke atas, wanita berusia 50 tahun ke atas, dan anak-anak hingga usia 12 tahun.

Selama Ramadhan, ratusan ribu warga Palestina secara tradisional menghadiri sholat di Al-Aqsa, situs tersuci ketiga dalam Islam, yang terletak di Yerusalem timur, yang direbut Israel pada tahun 1967 dan kemudian dianeksasi dalam langkah yang tidak diakui secara internasional.

Pemerintah Provinsi Yerusalem Palestina mengatakan, pekan ini bahwa otoritas Israel telah mencegah Waqf Islam — badan yang dikelola Yordania yang mengelola situs tersebut — untuk melakukan persiapan rutin menjelang Ramadhan, termasuk memasang struktur peneduh dan mendirikan klinik medis sementara.

Seorang imam senior Masjid Al-Aqsa, Syekh Muhammad Al-Abbasi mengaku dirinya juga dilarang memasuki kompleks tersebut.

“Saya telah dilarang masuk masjid selama seminggu, dan larangan itu dapat diperpanjang,” ucapnya.

Abbasi mengatakan dia tidak diberitahu alasan larangan tersebut, yang mulai berlaku sejak Senin.

Berdasarkan kesepakatan yang telah lama berlaku, orang Yahudi dapat mengunjungi kompleks Al-Aqsa — yang mereka hormati sebagai lokasi kuil Yahudi pertama dan kedua — tetapi mereka tidak diizinkan untuk berdoa di sana.

Israel mengatakan pihaknya berkomitmen untuk mempertahankan status quo ini, meskipun warga Palestina khawatir hal itu sedang terkikis.

Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak kelompok ultranasionalis Yahudi yang menentang larangan berdoa, termasuk politisi sayap kanan Itamar Ben-Gvir, yang berdoa di tempat tersebut saat menjabat sebagai menteri keamanan nasional pada tahun 2024 dan 2025.

Ikuti Whatsapp Channel Republika