Sabtu 29 Apr 2023 17:32 WIB

Pemerintah India Hapus Sejarah Muslim dari Buku Teks Sekolah Federal

Akademisi berpendapat penghapusan ini mencerminkan pandangan nasionalis Hindu.

Rep: Mabruroh/ Red: Ani Nursalikah
Guru memimpin kelas pada hari pertama sekolah setelah pelonggaran pembatasan COVID-19 di sekolah negeri di Kolkata, India, 16 November 2021. Pemerintah India Hapus Sejarah Muslim dari Buku Teks Sekolah Federal
Foto: EPA-EFE/PIYAL ADHIKARY
Guru memimpin kelas pada hari pertama sekolah setelah pelonggaran pembatasan COVID-19 di sekolah negeri di Kolkata, India, 16 November 2021. Pemerintah India Hapus Sejarah Muslim dari Buku Teks Sekolah Federal

REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Ada beberapa bagian yang dihapus dalam buku teks ajaran terbaru dari Pemerintah India untuk kelas 6 sampai 12. Bagian yang dihapus dari buku teks federal ini adalah bagian sejarah Muslim di India.

Buku-buku baru tersebut mengecilkan pencapaian Mughal, penguasa Muslim dari Asia Tengah yang menguasai sebagian besar India utara selama sekitar 300 tahun, sementara penguasa Hindu di Vijayanagara menguasai sebagian besar India selatan.

Baca Juga

“Muncul pertanyaan, mengapa Mughal dikeluarkan dari silabus dan mengapa mereka mempertahankan raja-raja Vijayanagara?” tanya Mridula Mukherjee, penulis buku RSS, School Texts and the Murder of Mahatma Gandhi: The Hindu Communal Project pada 2008.

Dilansir dari The World, Sabtu (29/4/2023), buku teks baru itu juga menghapus penyebutan Menteri Pendidikan pertama India Maulana Azad, seorang pemimpin Muslim yang berjuang untuk kemerdekaan India dari Inggris. Siswa juga tidak akan melihat kerusuhan anti-Muslim pada 2002, di bawah pengawasan Perdana Menteri Narendra Modi. Saat itu, sekitar 2.000 orang (kebanyakan Muslim) terbunuh dalam kekerasan tersebut.

“Namun, mereka mempertahankan satu bab tentang kekerasan agama di bawah peraturan oposisi Kongres,” kata profesor Universitas Delhi Apoorvanand, yang menggunakan satu nama.

Muslim adalah kelompok agama minoritas terbesar di India dan telah mengalami peningkatan kekerasan terhadap mereka mulai dari penghancuran rumah, hukuman mati tanpa pengadilan, dan penahanan.

Dewan Nasional Penelitian dan Pelatihan Pendidikan (NCERT), organisasi yang dikelola pemerintah di bawah Kementerian Pendidikan federal, mengawasi penghapusan buku teks. Pada konferensi pers, Direktur NCERT Dinesh Prasad Saklani membela penghapusan itu perlu dilakukan. Ia mengklaim bahwa gangguan pandemi menuntut pengurangan beban kerja di ruang kelas.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement