Jumat 14 Apr 2023 17:02 WIB

MUI: Pecat Manajemen yang Larang Pekerja Kenakan Jilbab

Manajemen yang larang pekerja kenakan jilbab dinilai tak mengerti kebebasan beragama.

Rep: Ratna Ajeng Tejomukti/ Red: Muhammad Hafil
MUI: Pecat Manajemen yang Larang Pekerja Kenakan Jilbab. Foto:  Ilustrasi Islamofobia
Foto: Foto : MgRol_93
MUI: Pecat Manajemen yang Larang Pekerja Kenakan Jilbab. Foto: Ilustrasi Islamofobia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR Andre Rosiade mendapat laporan pekerja PT Sarinah dilarang mengenakan jilbab saat bekerja terutama ketika berjualan dan sebagai SPG. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang dakwah dan ukhuwah, KH Cholil Nafis menanggapi isu tersebut.

"Pegawai yang berjilbab jangan keluar dari tempat kerja. Bahkan tempat kerja itu bisa diadukan. Bersyukur ada anggota DPR yang mempersoalkan hal ini,"ujar dia kepada Republika.co.id, Jumat (14/4/2023).

Baca Juga

MUI pun meminta seharusnya yang dipecat adalah pihak yang membuat aturan tersebut.

"Seharusnya yang dipecat adalah manajernya. Dia tidak mengerti kebebasan beragama,"ujar dia.

 

Seharusnya tidak ada tenaga kerja berjilbab yang dipecat karena dia telah mengamalkan ajaran agama. Kyai Cholil pun menekankan agar manajer yang membuat aturan tersebut diberhentikan karena tidak memgerti Pancasila di dunia kerja dan profesionalisme.

Sebelumnya Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade mengungkapkan, pihaknya mendapat laporan adanya karyawan PT Sarinah dilarang menggunakan jilbab. Jika masih memakai jilbab, sang karyawan dilarang berjualan, termasuk SPG. Andre pun meminta agar isu larangan pemakaian jilbab dihilangkan.

Klarifikasi PT Sarinah

Sementara, PT Sarinah (Persero) menegaskan lingkungan kerja yang inklusif bagi seluruh para pekerja. Direktur Utama Sarinah Fetty Kwartati mengatakan, BUMN yang menjadi etalase produk lokal tersebut tidak pernah melarang karyawannya untuk mengenakan atribut keagamaan dalam bekerja.

"Kami klarifikasi, di Sarinah tidak ada ketentuan, aturan, atau larangan menggunakan hijab/jilbab untuk bekerja," ujar Fetty saat dihubungi Republika.co.id di Jakarta, Jumat (14/4/2023).

 Fetty menyampaikan hal tersebut berlaku untuk seluruh level, mulai dari direksi hingga bagian gudang. Bahkan, kata Fetty, Sarinah juga memiliki direksi yang mengenakan hijab. "Itu kenyataan di lapangan dan tidak ada larangan untuk berhijab," kata Fetty.

Fetty mengaku sudah berkomunikasi dengan anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade. Kabar soal adanya larangan menggunakan hijab datang dari Politisi Gerindra itu saat rapat dengan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo pekan ini.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement