REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Majelis Dzikir Hubbul Wathon (MDHW) bersama Gerakan Indonesia Optimis (GIO) juga CISS (Centre of Intelligence Strategic Studies), menggelar Deep Talk Indonesia Serial Ramadan, menghadirkan stakeholders pesta demokrasi lima tahunan, di kantor GIO, Tebet, Kota Jakarta Selatan pada (7/4/2023).
Diskusi melalui Deep Talk Indonesia ini dimaksudkan untuk meninjau kerawanan Pemilu 2024 agar mampu melahirkan solusi sebagai langkah preventif terhadap potensi ancaman penyelenggaraan Pemilu 2024, seperti polarisasi masyarakat, disinformasi serta penyebaran konten hoaks, dan lain sebagainya.
Agenda dibuka dengan sambutan dari Ketua Umum PB MDHW, KH Muhammad Musthofa Aqiel Siraj, yang menyampaikan pentingnya menumbuhkan kesadaran berpolitik yang baik, sebab Alquran mengamanatkan hal tersebut.
“Kita sebagai masyarakat, perlu berpatisipasi menjadi pemilih yang baik. Semoga dengan adanya ruang diskusi seperti ini, mampu menumbuhkan kesadaran berpolitik yang sesuai titah kitab suci,” kata dia.
Perhelatan yang membahas tantangan dan strategi Pemilu dari sudut pandang keamanan, perlu dijadikan sebagai langkah untuk meninjau potensi ancaman perpecahan yang mungkin saja terjadi.
Pengamat Intelijen dan Keamanan Simon, sapaan akrab Ngasiman Djoyonegoro memandang perlu diperkuatnya sistem oleh para stakeholders dan partisipasi masyarakat yang ideal.
“Mari kita jadikan agenda lima tahunan (Pemilu 2024) ini sebagai momentum yang menumbuhkan kesadaran politik elektoral yang sehat,” kata Simon.
Simon juga mengatakan agar penyelenggara kita menjamin kepastian terselenggaranya Pemilu, karena hari ini masyarakat masih menunggu fiksasi sistem yang diterapkan.
“Bagaimanapun keputusan yang dikeluarkan penyelenggara (KPU), kita sebagai masyarakat tetap harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan sesama anak bangsa,” kata Simon lebih lanjut.
Simon menambahkan, bahwa selain penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu. Sinergi TNI-Polri juga merupakan pilar penting yang harus tegak di tengah-tengah kontestasi akbar lima tahunan itu.
Baca juga: Yang Terjadi Terhadap Tentara Salib Saat Shalahuddin Taklukkan Yerusalem
Sebab di periode lalu, sinergi TNI-Polri berhasil mengawal penuh jalannya pesta demokrasi di 2019 silam yang dapat dijadikan sebagai referensi tahun depan sehingga, masyarakat sangat berharap agar proses ini tetap dijaga dan lestari. Guna mewujudkan nilai yang terkandung dalam Pancasila.
“Soliditas dan sinergisitas TNI-Polri merupakan bagian dari manifestasi institusi keamanan dan pertahanan negara yang berdaulat, serta memperkokoh implementasi yang terkandung dalam Pancasila ke-3 “Persatuan Indonesia,” kata dia.
Anggota Komisi II DPR RI, Yanuar Prihatin yang akrab disapa Yanuar memaparkan sejumlah hal yang terjadi di Perlemen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
